CIANJURUPDATE.CO, Cianjur – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar aksi demo tentang larangan ekspor minyak goreng dan CPO di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Selasa (17/5/2022).
Selain jtu, Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung mengungkapkan, Aksi Keprihatinan Petani Sawit Indonesia pun digelar serentak di 22 provinsi dan 146 kabupaten/kota.
Dalam aksi demo ini, para petani kelapa sawit melayangkan lima tuntutan untuk Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pertama, Apkasindo meminta Presiden Jokowi melindungi 16 juta petani sawit yang terdampak penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi produsen sawit.
Gulat menjelaskan, larangan ekspor minyak goreng dan CPO berdampak langsung kepada turunnya harga TBS kelapa sawit di seluruh Indonesia. Khususnya, perkebunan kelapa sawit.
Oleh sebab itu, Apkasindo meminta pemerintah untuk meninjau dan mengkaji ulang larangan ekspor sawit serta minyak goreng.
“Kami meminta Presiden untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng sawit (MGS) serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit,” kata Gulat dikutip Bisnis.com, Selasa (17/5/2022).
Baca Juga: Minyak Goreng Langka di Sejumlah Minimarket Cianjur
Saat ini, lanjut dia, dari 1.118 pabrik sawit di Indonesia sedikitnya 25 persen sudah menghentikan pembelian TBS sawit petani.
Hal itu terjadi usai harga TBS petani sudah merosot 40-70 persen dari harga penetapan Disbun. Ia menilai, ini terjadi secara merata setelah larangan ekspor 28 April lalu.
“Kami berpacu dengan waktu karena sudah rugi 11,7 triliun rupiah sampai akhir April lalu, termasuk hilangnya potensi pendapatan negara melalui Bea Keluar, terkhusus Pungutan Ekspor dimana sejak Februari sampai April sudah hilang Rp3,5 Triliun per bulannya,” ucap dia.
Ia berpendapat, seluruh masalah ini muncul sejak mencuatnya gangguan pasokan Minyak Goreng Sawit (MGS) domestik dan harga MGS curah yang mahal, walau disubsidi.
Dengan demikian, Presiden Jokowi memutuskan kebijakan melarang ekspor CPO serta Bahan Baku MGS.
Oleh sebab itu Apkasindo pun mendesak Presiden tidak cuma mensubsidi MGS curah, tetapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong).
Dalam menjaga agar tidak gagal, pihaknya meminta memperkuat jaringan distribusi minyak goreng sawit khususnya yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri.
“Kami yakin pasti klir kalau TNI-POLRI sudah dilibatkan. Contohnya saja program vaksin sukses dan cegah karhutla (kebakaran hutan dan lahan), hasilnya asap langsung hilang sejak 2015 sampai sekarang,” ungkap dia.
Apkasindo pun menuntut pemerintah segera membuat regulasi yang menegaskan PKS dan Pabrik MGS harus 30 persen diurus Koperasi demi kebutuhan domestik dan ekspor dikelola oleh perusahaan besar. Dengan demikian, kelangkaan MGS tidak musiman atau terulang.
Selain itu, pihaknya meminta Presiden Jokowi agar Menteri Pertanian merevisi Permentan No. 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS). Sebab, harga TBS yang diatur di Permentan 01 itu cuma ditujukan pada petani yang bermitra dengan perusahaan.
Baca Juga: Viral, Perempuan Bersuami Dua di Cianjur Diusir Warga
Padahal, ucap dia, petani bermitra dengan perusahaan cuma 7 persen dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta ha). Sementara, yang 93 persen yaitu petani swadaya terabaikan haknya dalam harga TBS Disbun.
Gulat menjelaskan, demo bertajuk Aksi Keprihatinan Petani Sawit Indonesia hari ini, Selasa, 17 Mei 2022 digelar di Kantor Kemenko Perekonomian RI dan Patung Kuda Monas.
Kemudian, massa bergerak ke Istana Presiden untuk bertemu Jokowi dan melayangkan usulan para petani sawit.
Aksi demo ini diikuti lebih 250 petani kelawa sawit anggota Apkasindo dari 22 provinsi dan 146 kabupaten/kota. Ditambah anak petani sawit yaitu Forum Mahasiswa Sawit (FORMASI) Indonesia.(afs)
