Minta Jaga Kondusifitas, Pemkab dan Ormas Islam Cianjur Bahas Regulasi THM - Penyimpangan Sosial

CIANJURUPDATE.COM — Pemerintah Kabupaten Cianjur menggelar pertemuan bersama perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam guna membahas langkah-langkah strategis dalam menjaga kondusivitas wilayah, regulasi jam operasional tempat hiburan, serta penanganan isu sosial dan keagamaan di Kabupaten Cianjur.

Ketua Ormas Islam Cianjur, Habib Hud Al Aydrus, menyampaikan bahwa ada empat poin utama yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut, yakni isu LGBT, keberadaan Ahmadiyah, peredaran minuman keras (miras) oplosan, serta penagihan komitmen pakta integritas.

"Pembahasannya kita minta intinya bahwa ada aturan di Cianjur terkait LGBT, begitu juga terkait Ahmadiyah, miras, dan juga menagih pakta integritas yang sempat disepakati antara kami, FPI, dan Pak Wahyu Ramzi," kata Habib Hud Al Idrus saat ditemui seusai audiensi di Pendopo Cianjur, Kamis (27/8/2026).

Habib Hud menjelaskan bahwa aksi sweeping atau penertiban mandiri yang sempat dilakukan elemen masyarakat di sejumlah kafe dipicu oleh rasa jenuh terhadap kurangnya tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan dinas terkait.

Ia juga menyoroti maraknya penyebaran kelompok LGBT, khususnya yang menyasar anak muda di media sosial. Menurut informasi yang diterimanya, angka kasus tersebut di Cianjur diperkirakan telah mencapai ribuan orang. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk turut aktif menjaga lingkungan dan menyarankan pemeriksaan kesehatan bagi pasangan yang hendak menikah.

"Pesan saya kepada masyarakat Cianjur, jangan berdiam diri. Ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh ulama atau benteng saja, tetapi semua pihak harus ikut serta. Kami juga mengimbau warga yang hendak menikahkan anaknya agar wajib melakukan tes kesehatan," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Cianjur, Ramzi, mengapresiasi masukan yang disampaikan oleh para tokoh agama dan ormas. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

"Tadi kita ngobrol dan sepakat bagaimana caranya agar Cianjur tetap kondusif dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mengenai efeknya terhadap dunia investasi dan aturan usaha, setelah ini Asisten Daerah I akan memimpin rapat bersama dinas-dinas terkait," jelas Ramzi.

Terkait evaluasi jam operasional tempat hiburan malam yang dilaporkan beroperasi hingga subuh, Ramzi menyebutkan bahwa opsi pengurangan jam operasional hingga pukul 02.00 WIB tengah didiskusikan kembali untuk dirumuskan ke dalam regulasi resmi.

"Surat edaran sebenarnya sudah ada, tetapi ada beberapa poin narasi yang perlu dikoreksi. Kebijakan ini detailnya harus diperhatikan betul agar tidak bertentangan dengan aturan di tingkat kementerian atau lembaga di atasnya," paparnya.

Mengenai maraknya grup media sosial berbasis komunitas LGBT di wilayah Cianjur, Ramzi mengaku prihatin dan mendukung langkah kepolisian serta dinas terkait untuk menindak lanjuti fenomena tersebut.

"Sangat miris melihat fenomena ini. Berdasarkan pengalaman dan pemahaman saya, perilaku ini memang ada faktor penyebarannya. Untuk penanganan grup sosial media tersebut, kami akan koordinasikan dengan Diskominfo untuk menelusuri dan menindaklanjutinya," tutup Ramzi.***