Bupati Cianjur Janji Kawal Pengajuan Bantuan Rp112 Miliar untuk Penyintas Pergeseran Tanah

CIANJURUPDATE.COM – Bencana pergerakan tanah kembali berdampak terhadap warga di Kampung Cibuluh, RT 001/RW 004, Desa Waringsari, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan data yang sebanyak 272 rumah terdampak, dengan rincian 132 rumah rusak berat, 40 rusak sedang, dan 100 rusak ringan.

Selain itu, terdapat 114 keluarga yang masuk rencana relokasi terpadu, sementara 18 keluarga lainnya tercatat dalam skema relokasi mandiri.

Peristiwa pergeseran tanah tersebut menjadi perhatian masyarakat setempat karena kejadian serupa disebut telah terjadi berulang kali. Dalam sebuah unggahan warga yang turut disampaikan dalam postingan tersebut, warga menyebut pergerakan tanah di wilayah itu telah terjadi sejak 2020, kembali terjadi pada 2024, dan kembali melanda pada 2026.

"Ieu kajadianana panginten musibahna pergeseran tanah anu ayana di Kampung Cibuluh, Desa Waringsari, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Ieu kajadianana ti tahun 2020, 2024, ayeuna kajadian deui tahun 2026," tulis warga tersebut.

Menanggapi kondisi itu, Bupati Cianjur M. Wahyu Ferdian melalui akun Instagram @dr.muhammadwahyu menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Cianjur terus memperjuangkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana pergeseran tanah dan longsor.

Wahyu menjelaskan, bencana pergeseran tanah dan longsor yang terjadi pada akhir 2024 tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Bencana tersebut berdampak terhadap masyarakat, termasuk kerusakan tempat tinggal dan infrastruktur yang membutuhkan penanganan pemerintah.

Menurutnya, sejak dilantik pada akhir Februari 2025, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari penyediaan bantuan logistik, bantuan sewa hunian bagi masyarakat terdampak, hingga penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana.

"Untuk keseluruhan penanganan tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,248 miliar," kata Wahyu dalam keterangannya di media sosial.

Ia menambahkan, mengingat luasnya dampak bencana, Pemkab Cianjur juga telah mengajukan permohonan bantuan stimulan kepada pemerintah pusat sebesar Rp112 miliar bagi para korban pergeseran tanah dan longsor.

Saat ini, pengajuan bantuan tersebut masih dalam proses di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan telah memasuki tahap verifikasi. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Pemkab Cianjur, verifikasi awal diperkirakan dilakukan pada awal September 2026.

Pemerintah Kabupaten Cianjur, lanjut Wahyu, akan terus berkoordinasi dengan BNPB dan pemerintah pusat agar proses verifikasi hingga realisasi bantuan dapat segera diselesaikan.

"Kami sangat memahami sekali bahwa masyarakat yang terdampak sudah cukup lama menunggu bantuan tersebut. Karena itu, kami berharap proses verifikasi dan realisasi bantuan dapat segera diselesaikan, sehingga bantuan dapat segera diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan," ujarnya.

Wahyu menegaskan, pemerintah tidak ingin masyarakat terdampak bencana merasa menghadapi persoalan tersebut sendirian. Pemkab Cianjur berkomitmen mengawal proses bantuan hingga persoalan penanganan pascabencana mendapatkan solusi.

Selain penanganan pascabencana, Bupati Cianjur juga mengingatkan pentingnya langkah pencegahan untuk mengurangi risiko bencana serupa di kemudian hari.

Masyarakat diminta menjaga lingkungan, tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan terutama di wilayah lereng, melakukan penghijauan dan penanaman kembali di daerah rawan longsor, serta menjaga saluran air dan drainase agar tidak tersumbat.

Warga juga diimbau tidak membuang sampah ke sungai, selokan maupun saluran air, serta menghindari pembangunan di lokasi rawan bencana dan tidak melakukan pemotongan tebing secara sembarangan.

"Lebih baik kita bersama-sama mencegah bencana, menjaga alam, mengenali risikonya, dan saling mengingatkan sejak dini," ujar Wahyu.

Ia menekankan bahwa upaya menjaga Cianjur dari ancaman bencana bukan hanya dilakukan setelah bencana terjadi, tetapi juga melalui pencegahan dan menjaga kelestarian lingkungan demi menciptakan kawasan yang lebih aman bagi masyarakat dan generasi mendatang.***