Polemik Impor Senjata di Tengah Pandemi, Ini Tanggapan Syarief Hasan

CIANJURUPDATE.COM, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota DPR RI Komisi 1, Syarief Hasan, menyayangkan terjadi lagi Impor senjata yang tidak jelas statusnya dengan jumlah besar. Hal itu diketahui setelah Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 April 2020 merilis data terjadi pelonjakan tajam impor senjata dan amunisi. Tak tanggung-tanggunga, angkanya sampai 7384 persen di tengah mewabahnya pandemi Covid 19.

BPS menyebutkan bahwa pada Februari 2020 nilai impor senjata hanya senilai 2,5 juta USD. Angka ini meroket tajam pada Maret 2020 senilai 187,1 juta USD.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini pun mempertanyakan hal tersebut. Menurutnya, institusi mana pun yang mengimpor harus diketahui Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

“Artinya impor senjata illegal mungkin terjadi. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Dimana kordinasi Kemenhan, Polri, ,BIN dan BNN? Siapapun dari institusi tersebut yang impor harus diketahui oleh Kemenhan,” paparnya, Minggu (17/5/2020).

Menurutnya, hal ini menunjukkan kurang bahkan tidak adanya koordinasi yang baik antara Kementerian Pertahanan dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembelian senjata. Syarief Hasan mengharapkan, pemerintah segera investigasi dan ungkapkan pembelian atay impor senjata ini.

“Karena bila illegal dapat berpotensi mengganggu keamanan, pertahanan,dan NKRI,” tambahnya.

Jangan Terulang

Sebelumnya, kontroversi soal pembelian senjata bukan kali pertama ini terjadi. Pada tahun 2017, Panglima TNI menyebutkan adanya impor senjata illegal berjumlah 5000 pucuk senjata oleh sebuah instansi.

Pernyataan itu disampaikan pada saat acara Silaturahmi dengan para Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap pada 22 September 2017. Pernyataan ini menuai banyak tanggapan dan saling lempar argumen dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kepolisian RI, Badan Intelegen Negara (BIN), sampai Badan Narkotika Nasional (BNN).

Berkaca dari itu, ia berharap agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Segala bentuk kebijakan yang strategis, apalagi berhubungan dengan impor senjata dan pertahanan harus berkoordinasi dengan baik antarlembaga terkait.

Pemerintah pun diharapkan mendorong industri senjata dalam negeri harus diutamakan produknya. Hal itu agar tidak ada lagi impor senjata yang berlebihan.

“Kasus impor senjata illegal dalam jumlah yang besar ini harus mendapatkan perhatian serius dari Presiden. Ini berkaitan dengan kedaulatan, pertahanan, dan keamanan Negara RI dan utuhnya NKRI,” tandasnya.(riz/rez)