Geram Tak Digubris Soal Pungutan Retribusi Cibodas, Masyarakat Bakal Mengadu ke KDM

CIANJURUPDATE.COM – Persoalan pungutan retribusi yang berlarut-larut di kawasan wisata Cibodas telah menyulut kekecewaan Aliansi Masyarakat Peduli Cimacan (AMPC) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Cibodas.

Menyusul kegagalan beraudiensi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Provinsi Jawa Barat, kini AMPC berencana untuk meningkatkan permasalahan ini langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Ketua AMPC, Dadeng Bastian, menyatakan bahwa surat permohonan audiensi telah diajukan kepada Disbudpar Jabar, dengan pertemuan yang rencananya dijadwalkan pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025. Namun, kantor provinsi dilaporkan menunda diskusi tersebut.

“Karena berbagai alasan, agenda audiensi ditunda. Oleh karena itu, kami berencana untuk mendatangi kediaman Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk menyampaikan keluhan dan memastikan beliau mendengar langsung tentang masalah ini,” ungkapnya, pada Kamis 8 Mei 2025.

Ia berpendapat bahwa jika pihak ketiga yang ditunjuk oleh Disbudpar Cianjur telah menunjukkan indikasi wanprestasi (pelanggaran kontrak) dalam mengelola pengumpulan retribusi di kawasan wisata Cibodas, maka tindakan nyata seharusnya diambil oleh Disbudpar Cianjur.

“Jadi, masyarakat menginginkan kembalinya sistem terpadu, seperti destinasi wisata Cibodas dan TNGP (Taman Nasional Gunung Gede Pangrango), di mana narasi retribusi untuk Cibodas tidak melibatkan pembayaran multiple kali,” tegasnya.

Bastian lebih lanjut menjelaskan bahwa pemberlakuan pungutan retribusi telah menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan, yang akibatnya menyebabkan penurunan tajam dalam aktivitas ekonomi bisnis di sekitar objek wisata Cibodas.

“Dampak ekonomi pada masyarakat di sini jelas terasa akibat kurangnya pengunjung. Karena itulah kami juga berencana untuk beraudiensi dengan kantor provinsi,” jelasnya.

Senada dengan kekecewaan ini, Ketua Pokdarwis, Nandang Sugandi, menyatakan ketidakpuasan yang signifikan atas penundaan audiensi dengan Disbudpar Jabar terkait masalah retribusi di kawasan wisata Cibodas.

“Tentu saja kami kecewa dengan pembatalan audiensi ini, karena ada banyak hal yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Terlebih lagi, Pokdarwis berfungsi sebagai saluran komunikasi antara masyarakat dan pembuat kebijakan,” kata dia.

Ia berharap intervensi langsung dari tingkat provinsi akhirnya dapat menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung lama ini.

“Sekalipun tidak menghasilkan resolusi langsung, setidaknya akan ada upaya dari kantor provinsi untuk memperhatikan masalah ini,” jelasnya.

Sugandi menekankan bahwa jika Disbudpar Jabar terus mengabaikan masalah ini, pihaknya akan segera menjadwalkan pertemuan untuk menyampaikan keluhan langsung kepada Gubernur Dedi Mulyadi di kediamannya.

“Jika tidak ada tindakan lebih lanjut dari Disbudpar Jabar, kami akan mengumpulkan semua aliansi yang diwakili oleh AMPC untuk langsung mencurahkan keluhan kami kepada KDM,” pungkasnya.***

Editor: Dadan Suherman