Pemkab Cianjur Prioritaskan BPJS bagi Warga Tak Mampu, Soal UHC: Itu kan Hanya Predikat

CIANJURUPDATE.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur akan melakukan rasionalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan tersebut diarahkan agar pembiayaan lebih fokus kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu.

Bupati Cianjur dr. M Wahyu Ferdian mengatakan, Universal Health Coverage (UHC) merupakan predikat yang berkaitan dengan cakupan kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Predikat tersebut diberikan berdasarkan kriteria dan cakupan kepesertaan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

"UHC itu kan predikat. Jadi, bukan tidak bisa dicabut, itu predikat kabupaten/kota sesuai dengan cakupan pesertanya. Yang memberikan itu nanti BPJS Kesehatan," ujar Bupati Cianjur dalam wawancara pada Selasa (8/9/26).

Menurutnya, perubahan pola pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan APBD serta prinsip keadilan dalam penggunaan anggaran pemerintah.

Ia membandingkan kondisi APBD sebelum dirinya menjabat sebagai bupati dengan kondisi saat ini. Saat APBD Cianjur berada di kisaran Rp5,1 triliun, cakupan kepesertaan yang dibiayai pemerintah daerah disebut berada di kisaran 380 ribu peserta.

Sementara pada periode berikutnya, meskipun APBD mengalami efisiensi menjadi sekitar Rp4,6 triliun, cakupan kepesertaan justru sempat meningkat hingga hampir 800 ribu peserta.

"Kalau perbandingan dengan APBD, keberpihakan terhadap dunia kesehatan masih tinggi. Kita perlu juga mengingat sektor-sektor lainnya agar tetap berjalan dengan baik di Kabupaten Cianjur," katanya.

Wahyu menegaskan, Pemkab Cianjur saat ini tidak lagi membayarkan iuran BPJS bagi seluruh kelompok masyarakat secara merata. Pemerintah akan memprioritaskan warga yang masuk kategori tidak mampu, sementara masyarakat yang dinilai mampu didorong untuk membayar iuran secara mandiri.

Selain itu, pembaruan data kepesertaan juga akan dilakukan secara berkala. Hal tersebut mencakup warga yang meninggal dunia, pindah domisili, memperoleh bantuan melalui segmen kepesertaan lain, maupun perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

"Yang meninggal, yang pindah domisili, yang sudah mendapatkan bantuan dari segmen yang lain, termasuk juga yang miskin jangan disamakan dengan orang yang kaya," ujarnya.

Ia menambahkan, jumlah masyarakat yang menjadi tanggungan pembiayaan pemerintah daerah bersifat fluktuatif. Kondisi tersebut dipengaruhi dinamika penduduk, seperti perpindahan warga, kelahiran, kematian, serta perubahan tingkat kesejahteraan.

"Fluktuatif sesuai dengan kemampuan daerah tentunya. Dan masyarakatnya juga fluktuatif. Ada yang pindah domisili ke daerah lain, atau yang dari luar masuk ke Cianjur. Atau yang meninggal dunia, atau ada yang lahir malah nambah," jelasnya.

Bupati juga meminta agar perubahan kebijakan tersebut tidak dimaknai sebagai kesalahan dalam kebijakan sebelumnya. Menurutnya, keputusan sebelumnya untuk menanggung hampir seluruh masyarakat merupakan bentuk niat baik pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan.

Ia menilai, persoalan yang kini menjadi perhatian adalah bagaimana memastikan penggunaan anggaran pemerintah dapat lebih berkeadilan.

Namun, lanjut dia, dengan kondisi anggaran dan kebutuhan pembangunan sektor lainnya, pemerintah perlu melakukan penyesuaian agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

"Yang kaya silakan mandiri, jangan mau dibayarkan oleh pemerintah. Pemerintah sekarang harus tepat sasaran ke yang miskin," tegasnya.

Dengan kebijakan tersebut, Pemkab Cianjur menargetkan pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui APBD dapat lebih tepat sasaran, sekaligus menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dengan pembiayaan sektor pembangunan lainnya.***