Target Kepesertaan JKN Belum Capai Target, DPRD Cianjur: Perlu Dorongan Anggaran

CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Kabupaten Cianjur masih belum mencapai target cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti yang disesuaikan Universal Health Coverage (UHC) yaitu sebesar 95% pada 2023. Hal itu diduga dikarenakan pertumbuhan penduduk.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Atep Hermawan Permana, mengatakan hingga saat ini cakupan kepesertaan masih di kisaran 85%. Saat ini, DPRD, terus komitmen dan konsisten mendorong Pemkab Cianjur agar sesegera mungkin bisa mencapai target UHC yang ditetapkan pemerintah.

“Memang target UHC pada Juni 2023 itu harus tercapai. Hal itu, tentunya perlu dorongan anggaran, baik dari APBD II maupun APBD I. Termasuk dari kementerian juga terkait akses peserta baru agar segera dibuka,” kata Atep kepada wartawan, Minggu (18/9/2022).

Makanya, lanjut Atep, butuh kerja sama dari semua elemen terkait bisa mengejar sisa cakupan UHC. Jika semua kompak dan fokus, sebutnya, ia optimistis target cakupan sebesar 95% bisa tercapai. “Apalagi in, akan menjadi syarat wajib dari pemerintah agar UHC bisa mencapai 95%,” terangnya.

Atep mengenaskan jika seandainya target UHC tak tercapai, salah satu konsekuensinya, APBD Kabupaten Cianjur akan dibebani pembiayaan kesehatan bagi warganya. Soalnya, mereka tidak tercover jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.

“Itu konsekuensinya, di luar peserta BPJS, terutama warga kurang mampu, pasti akan jadi beban pemerintah daerah karena belum jadi peserta BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Atep pun mendapat informasi cakupan JKN di Kabupaten Cianjur mengalami penurunan. Kondisi tersebut lantaran terdapat penambahan jumlah penduduk sebanyak 34 ribu jiwa.

“Saya sudah cek ke Disdukcapil, yang membuat akta kelahiran 0-19 bulan di Kabupaten Cianjur hanya di angka 23 ribuan. Jadi ada selisih sekitar 11 ribuan antara data pusat dengan yang ada,” terangnya.

Menurutnya, berdasarkan hasil penelusuran,jumlah 11 ribuan jiwa yang menjadi selisih kemungkinan merupakan penduduk dari luar daerah yang bermigrasi ke Kabupaten Cianjur. Namun Atep heran perpindahan penduduk atau migrasi bisa dalam jumlah relatif cukup banyak.

“Pindah ke mana yang 11 ribu jiwa ini?. Kalau ada data yang pindah 1 ribu jiwa masih wajar lah. Tapi ini mencapai 11 ribuan yang bermigrasi ke Cianjur,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, Dwi Surini, menjelaskan upaya dan langkah agar Kabupaten Cianjur bisa mencapai target UHC terus dibahas dan dilakukan semua elemen pemerintahan. Per September tahun ini, kata Dwi, capaian JKN masih di angka 85% atau sekitar 2,1 juta jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Cianjur sekitar 2,5 juta jiwa.

“Semester pertama ada penambahan sebanyak 34 ribu jiwa penduduk. Ini tentu jadi PR (pekerjaan rumah) untuk bisa mencapai UHC di Kabupaten Cianjur,” katanya.

Dwi mengaku terdapatnya penambahan penduduk, berdampak terhadap progres cakupan JKN. Sebelum terdapat penambahan jumlah penduduk, cakupan JKN di Kabupaten Cianjur sebesar 86,9%.

“Namun ada penurunan capaian sekitar 1% lebih. Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur itu sangat besar, jadi memang dibutuhkan juga anggaran yang sangat signifikan. Kalau ini semua jadi beban pemda tentu sangat berat. Makanya perlu didorong semua stakeholder,” pungkasya.