Menkes: Pemerintah Belum Membahas Sanksi Bagi yang Menolak Vaksinasi Covid-19

CIANJURUPDATE.COM, Jakarta – Jelang agenda nasional vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan pada 13 Januari 2021, Presiden Jokowi disebut akan menjadi yang pertama menerima vaksin Sinovac asal China.

Di tahap awal vaksinasi Covid-19 Indonesia, tenaga kesehatan pun akan menjadi yang pertama menerima vaksin tersebut. Namun, adakah sanksi bagi yang menolak vaksin Corona? Pasalnya, banyak juga warga yang julid terhadap efektivitas vaksin buatan China ini.

“Sampai sekarang diskusi ke arah situ (sanksi tolak vaksin Corona) belum pernah terjadi di pemerintah pusat,” tegas Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Kamis (7/1/2021).

Budi menyebut, melihat dinamika saat ini, ia percaya bahwa meyakinkan dengan cara persuasif itu akan jauh lebih baik untuk penerimaan masyarakat disuntik oleh vaksin.

“Tapi saya ingin mengatakan sekali lagi vaksin ini tidak akan berhasil kalau pencapaiannya tidak 70 persen,” lanjutnya.

Budi menuturkan, perlu 70 persen dari masyarakat yang sudah vaksinasi Covid-19 untuk mencapai herd immunity. Hal ini demi meningkatkan perlindungan pada setiap kelompok usai vaksinasi Covid-19.

“Vaksin diberikan supaya mencapai 70 persen populasi, ini bukan hanya diri kita dilindungi Covid-19, tetapi melindungi keluarga tetangga kita. Saya mengimbau, ini saatnya kita tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi kuat bersama-sama divaksin agar kita bisa menjaga keluarga, teman, tetangga, dan rakyat kita,” pesannya.

Ia juga menyoroti lonjakan kasus Covid-19 yang selalu terjadi usai liburan. Adanya PSBB yang mulai berlaku 11 Januari, menurutnya, akan membantu menekan kasus Corona dan memperhatikan tenaga kesehatan yang sudah kelelahan.

“Saya ingin ajak masyarakat, ayo kita bersama-sama mengurangi mobilitas agar mengurangi kasus aktif sesudah Nataru ini. Mati kita tekan agar jangan sampai kenaikan kasus tinggi, memberi tekanan ke RS, nakes, yang seharusnya kita lindungi,” pungkasnya.(sis)