Komisi IV DPRD Cianjur Apresiasi Pembenahan Tata Kelola PKBM, Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Nonformal

CIANJURUPDATE.COM — Upaya memperbaiki tata kelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Cianjur terus dilakukan.

Sejumlah langkah pembinaan dan penguatan kapasitas pengelola PKBM dilakukan secara bertahap, mulai dari peningkatan kapasitas kepala sekolah, bendahara, operator, hingga penguatan administrasi dan pengelolaan program.

Pembenahan tersebut juga diperkuat melalui pembinaan oleh penilik bina di tingkat kecamatan serta kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang dilakukan tim monitoring Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur.

Dalam kegiatan monev, sejumlah aspek menjadi perhatian, di antaranya kelengkapan dan kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ), fakta integritas peserta didik, dokumentasi atau foto kegiatan pembelajaran, serta berbagai administrasi penyelenggaraan PKBM.

Selain pembinaan dan monev, penguatan PKBM juga dilakukan melalui pelayanan hukum serta kegiatan pelatihan jurnalistik.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengelola PKBM, baik dalam aspek tata kelola maupun dalam menyampaikan informasi dan publikasi kegiatan pendidikan kepada masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rian Purwa Wiwitan, S.IP. mengapresiasi langkah Disdikpora yang terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan tata kelola PKBM.

Menurut dia, pembenahan tata kelola pendidikan nonformal merupakan proses yang membutuhkan waktu dan tidak dapat dilakukan secara instan.

"Perbaikan tentu membutuhkan proses. Tidak bisa dilakukan secara instan. Yang terpenting adalah adanya langkah nyata dan dilakukan secara berkelanjutan," ujar Rian.

Ia juga mengapresiasi keberadaan Forum PKBM yang selama ini menjadi mitra pemerintah daerah dalam membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga PKBM di Kabupaten Cianjur.

"Forum PKBM menjadi mitra dinas. Tentunya forum ini dapat membantu pemerintah dalam melakukan pembinaan, meningkatkan kapasitas pengelola, serta mendorong PKBM agar terus melakukan perbaikan," katanya.

Rian menilai keberadaan PKBM memiliki peran penting dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan melalui jalur formal.

Menurutnya, banyak masyarakat yang terbantu melalui program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan PKBM. Bahkan, tidak sedikit lulusan PKBM yang kemudian mampu melanjutkan kehidupan dan kariernya di berbagai bidang.

"Jangan melihat PKBM hanya dari sisi pendidikan kesetaraannya saja. Banyak lulusan PKBM yang kemudian bekerja di pemerintahan, sektor swasta, menjadi pengusaha dan menjalani berbagai profesi lainnya," ujarnya.

Karena itu, ia berharap proses pembenahan tata kelola PKBM terus dilakukan secara konsisten dengan mengedepankan pembinaan, pendampingan, transparansi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Penguatan tata kelola, kata dia, pada akhirnya bukan hanya berkaitan dengan administrasi lembaga, tetapi juga bagaimana PKBM mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Perbaikan tata kelola harus terus berjalan. Kita ingin PKBM semakin baik, semakin profesional, dan semakin mampu memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat," tutur Rian.

Langkah pembinaan, monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas pengelola, pelayanan hukum hingga pelatihan jurnalistik diharapkan menjadi bagian dari proses membangun PKBM yang semakin tertib, transparan dan berkualitas di Kabupaten Cianjur. *