Darurat Anak Tidak Sekolah di Cianjur: 51 Ribu Anak Terancam Masa Depannya, Apa Solusinya?

CIANJURUPDATE.COM - Di balik pesona kota santri dan hamparan sawahnya, Cianjur menyimpan pekerjaan rumah besar di bidang pendidikan. Data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur per September 2026 menunjukkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih sangat tinggi, yakni mencapai 46.000 hingga 51.000 anak.

Bahkan Bupati Cianjur dalam beberapa kesempatan menyebut angka tersebut. Ini bukan sekadar statistik, ini adalah alarm merah bagi masa depan generasi Cianjur.

Jika dirinci, dari puluhan ribu ATS tersebut, sebanyak 54,87% belum pernah bersekolah, 26,78% putus sekolah, dan 18,35% adalah lulusan yang tidak melanjutkan. Untuk tahun ajaran 2026 saja, dari 29.961 lulusan SMP di Cianjur, tercatat 921 anak tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA. Sebanyak 522 di antaranya masuk pesantren salafiyah tanpa ijazah formal, dan 399 murni putus sekolah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Cianjur pun masih tertinggal. Meski naik dari 65,36 pada 2020 menjadi 68,89 pada 2024, Cianjur masih berada di peringkat terbawah dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Akar Masalah: Ekonomi dan Akses

Mengapa fenomena ini terjadi? Hasil observasi lapangan dan laporan Disdikpora mengerucut pada tiga hal.

Pertama, faktor ekonomi. Biaya transportasi, seragam, dan kebutuhan harian masih menjadi beban berat. Kisah Pikri, bocah 15 tahun yatim di Kecamatan Cibeber yang hampir tidak melanjutkan sekolah karena ekonomi, adalah potret nyata yang masih banyak terjadi.

Kedua, infrastruktur. Kita masih menemukan sekolah seperti SDN Karyajaya dan SDN Ciawitali yang siswanya harus belajar di musala dan tanpa meja kursi yang layak karena kekurangan ruang kelas.

Ketiga, geografis dan kesadaran. Akses jalan yang sulit di daerah pelosok, anak harus menyebrang sungai, ditambah minimnya pemahaman sebagian orang tua tentang pentingnya ijazah formal untuk masa depan anak.

Solusi Tidak Bisa Hanya Formal

Menjawab ini, Disdikpora tidak bisa bekerja sendiri. Sosialisasi, pendataan jemput bola, hingga mengarahkan anak yang terkendala ekonomi ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau program Paket C adalah langkah tepat yang sudah dimulai.

Bupati Cianjur sendiri mendorong masyarakat untuk memanfaatkan PKBM agar tetap mendapatkan ijazah setara.

Namun, butuh terobosan kolaboratif yang lebih membumi, terutama dari lembaga pendidikan Islam di Cianjur.

Pertama, Sinergi Pesantren dan Pendidikan Formal. Temuan bahwa 522 lulusan SMP memilih masuk pesantren tanpa ijazah formal harus menjadi perhatian. Solusinya bukan melarang anak masuk pesantren, melainkan mendorong pesantren tersebut memiliki satuan pendidikan formal atau PKBM. Sehingga santri dapat hafal Al-Qur'an sekaligus memiliki ijazah yang diakui negara. Inilah model yang dikembangkan STIQ ZAD Cianjur.

Kedua, Digitalisasi yang Merata. Disdikpora telah membagikan papan interaktif (IFP) dan laptop untuk SD dan SMP, serta melatih guru TIK untuk coding dan AI. Tantangannya adalah kesiapan guru. Perguruan tinggi di Cianjur harus turun menjadi mitra pelatihan, bukan hanya pelatihan teknologi, tapi bagaimana teknologi memudahkan guru ngaji dan guru desa mengajar.

Ketiga, Kewirausahaan sebagai Jawaban Ekonomi. Salah satu penyebab utama putus sekolah adalah ekonomi. Maka pendidikan harus memberikan keterampilan ekonomi. Melalui mata kuliah Kewirausahaan, STIQ ZAD misalnya menggelar Market Day bagi mahasiswi semester 1. Mereka dilatih membuat produk kreatif seperti madu murni, kue, dan kerajinan tangan untuk dijual.

Jika model UMKM pesantren ini direplikasi di PKBM dan madrasah di pelosok, anak tidak hanya sekolah, tetapi juga produktif dan mandiri secara ekonomi. Sekolah menjadi solusi kemiskinan, bukan beban tambahan.

Keempat, Sinkronisasi Data. Bantuan PIP, KIP, dan CSR tidak akan tepat sasaran jika data antara Dinas Sosial, Disdukcapil, Kemenag, dan Disdikpora tidak sinkron. KCD Provinsi Jabar yang membawahi SMA/SMK juga harus dilibatkan aktif.

Cianjur tidak kekurangan anak-anak cerdas. Yang kita butuhkan adalah memastikan tidak ada satu anak pun di Cianjur yang cita-citanya terhenti karena tidak memiliki akses untuk sekolah.

Pendidikan non-formal yang berbasis pesantren dan kewirausahaan adalah kunci untuk Cianjur yang lebih berdaya.***

Penulis: Dr. Alber Oki, M.Pd. Praktisi Pendidikan/Ketua LP2M STIQ ZAD Cianjur