BI Ingatkan Biaya QRIS Ditanggung Pedagang, Pelanggaran Dapat Berujung Sanksi

– Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan bahwa biaya QRIS sebagai alat transaksi pembayaran harus ditanggung oleh pedagang (merchant), bukan konsumen.

Hal ini bertujuan untuk mencegah beban biaya tambahan yang tidak perlu pada pembeli.

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menjelaskan bahwa pedagang dilarang keras mengenakan biaya tambahan kepada konsumen yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran.

Jika pedagang melanggar ketentuan ini, mereka dapat dikenakan sanksi yang tegas.

“Boleh tidak pedagang menambahkan biaya tambahan? Tidak boleh. Laporkan saja kalau ada yang melanggar,” tegas Filianingsih dalam konferensi pers yang digelar di kantor BI pada Rabu (16/10).

Sanksi untuk Pedagang yang Langgar Ketentuan Biaya QRIS

Filianingsih menambahkan bahwa aturan tersebut sesuai dengan ketentuan bank sentral, di mana merchant dilarang mengenakan biaya merchant discount rate (MDR) untuk layanan QRIS kepada konsumen.

Jika pedagang tetap memberlakukan biaya tambahan, mereka dapat dilaporkan kepada Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan QRIS.

“Ada sanksi bagi pedagang yang melanggar, termasuk penghentian kerja sama dari PJP. Bahkan, pedagang bisa masuk daftar hitam,” imbuhnya, menegaskan pentingnya mematuhi aturan terkait biaya QRIS.

Selain itu, Deputi Gubernur BI Doni P Joewono juga menekankan bahwa pedagang tidak diperbolehkan menolak pembayaran tunai meskipun digitalisasi pembayaran semakin berkembang.

“Kami tetap mendorong digitalisasi, namun pedagang harus tetap menerima pembayaran fisik dalam bentuk uang rupiah,” ujarnya.

Pertumbuhan Pesat Penggunaan QRIS

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan QRIS terus meningkat pesat.

Pada kuartal III 2024, transaksi menggunakan QRIS tumbuh 209,61 persen secara tahunan (year-on-year), dengan jumlah pengguna mencapai 53,3 juta dan merchant sebanyak 34,23 juta.

Angka ini menegaskan popularitas QRIS sebagai metode pembayaran yang semakin diminati.

Sementara itu, dari sisi pengelolaan uang tunai, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) juga mengalami pertumbuhan sebesar 9,96 persen (yoy), mencapai total Rp1.057,4 triliun.

Dengan pertumbuhan pesat ini, penting bagi merchant untuk mematuhi aturan terkait biaya QRIS demi mendukung sistem pembayaran yang adil dan efisien.