LSM Garda Patriot Bersatu Desak DPRD dan Pemkab Cianjur Percepat Realisasi UHC Prioritas

CIANJURUPDATE.COM – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Patriot Bersatu (GPB) melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Jumat (22/8/2025), membahas percepatan program Universal Health Coverage (UHC) prioritas.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD Cianjur ini turut menghadirkan perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disdukcapil, BPJS Kesehatan, dan RSUD Sayang Cianjur.

Ketua DPD LSM Garda Patriot Bersatu Kabupaten Cianjur, Regi Muharam, menegaskan pihaknya serius mengawal agar UHC prioritas segera tercapai.

“Audiensi ini kami lakukan untuk mendesak eksekutif dan legislatif sama-sama mendorong program UHC prioritas di Kabupaten Cianjur, sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Regi menambahkan, berdasarkan keterangan BPJS Kesehatan Cabang Cianjur, daerah ini diproyeksikan akan meraih predikat UHC prioritas selambat-lambatnya September 2025.

“Jika status itu tercapai, masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS cukup membawa KTP saat berobat ke RSUD. Secara otomatis mereka akan didaftarkan dan kepesertaannya langsung aktif,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga menekankan agar rumah sakit, khususnya RSUD Sayang, melakukan persiapan dari segi administrasi, sarana, dan prasarana.

“Kami akan terus mengawal, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan semua pihak sampai UHC prioritas benar-benar terwujud. Harapannya, setelah program ini berjalan, masyarakat tidak lagi takut berobat karena biayanya sudah ditanggung pemerintah,” tutur Regi.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Cianjur, Rian Purwa Wiwitan, menyampaikan pihaknya sejak awal sudah mendorong agar program UHC segera terealisasi.

“Dari sisi regulasi kami kuatkan, dari sisi anggaran kami prioritaskan. Bahkan, 9 dari 12 anggota Komisi IV juga merupakan anggota Badan Anggaran, sehingga dorongan untuk UHC ini lebih masif,” ungkapnya.

Rian menjelaskan, salah satu kendala yang dihadapi adalah tingkat keaktifan peserta BPJS yang belum mencapai standar minimal 80 persen. Untuk itu, DPRD bersama dinas terkait melakukan monitoring hingga ke perusahaan-perusahaan agar pekerja dan keluarganya terdaftar sebagai peserta BPJS. “Kami juga mendorong CSR perusahaan ikut membantu membiayai kepesertaan BPJS bagi warga sekitar,” katanya.

Terkait penonaktifan 126 ribu peserta BPJS oleh Kementerian Sosial, Rian menuturkan bahwa beban kepesertaan tersebut kini ditanggung oleh APBD Kabupaten Cianjur melalui skema PBI daerah.

“Dengan langkah ini, kami optimistis Cianjur bisa meraih predikat UHC prioritas pada September 2025, atau paling lambat awal tahun 2026,” tegasnya.***

Editor: Dadan Suherman