Isfhan Taufik Munggaran Soroti ASN Cianjur yang Masih Terima Bantuan Sosial, Minta Pembaruan Data: Harus Sadar Diri

CIANJURUPDATE.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI, Isfhan Taufik Munggaran, menyoroti fenomena adanya aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Cianjur yang diduga masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial pemerintah atau kelompok penerima manfaat (KPM). 

Menurutnya, apabila kondisi tersebut benar terjadi, maka hal itu harus menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak terulang di masa mendatang.

Isfhan mengatakan, dirinya pernah mendengar informasi terkait adanya ASN yang masih menerima bantuan sosial. Namun, ia mengaku belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut secara menyeluruh.

"Saya pernah melihat berita itu, tetapi benar atau tidaknya saya kurang paham. Yang jelas, kalau memang itu terjadi dan ada ASN di Cianjur yang masih menerima program bantuan serta menjadi kelompok penerima manfaat, ya harus sadar diri," ujar Isfhan, usai Sosialisasi Desiminasi program bersama Kemensos RI, di Desa Gekbrong Cianjur, Selasa 27 Oktober 2026.

Menurutnya, seorang ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), telah memperoleh penghasilan yang dijamin negara sehingga seharusnya tidak lagi masuk dalam kategori masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial.

Ia menegaskan, masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan pemerintah, terutama mereka yang bekerja serabutan dan memiliki keterbatasan ekonomi.

"Masih banyak orang yang membutuhkan. Masih banyak masyarakat yang bekerja serabutan dan kehidupannya jauh lebih layak untuk menjadi penerima bantuan. Kalau PPPK sudah digaji dan dijamin oleh negara, tentunya harus ada kesadaran diri," katanya.

Isfhan menilai, persoalan tersebut harus dijadikan pembelajaran untuk memperbaiki sistem pendataan penerima bantuan sosial. Ia mendorong agar proses pembaruan data dilakukan lebih cepat dan akurat sehingga tidak memunculkan persoalan serupa di kemudian hari.

"Pembaruan data harus lebih cepat. Kalau hal seperti ini terjadi lagi, yang pertama kali merasa malu tentu keluarganya sendiri. Apalagi sekarang zamannya serba cepat dan informasi mudah viral. Ketika nama seseorang muncul di publik sebagai penerima bantuan yang sebenarnya sudah tidak layak, siapa yang bisa disalahkan?" ujarnya.

Selain menekankan pentingnya kesadaran pribadi, Isfhan juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan program bantuan sosial untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan perbaikan data secara berkelanjutan.

Ia mengungkapkan bahwa langkah antisipasi telah dilakukan bersama para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar data penerima manfaat semakin tertata dan tepat sasaran.

"Sebagai pegawai juga kita harus sadar diri. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Untuk langkah antisipasi, saya beriringan dengan para pendamping PKH dan para kepala OPD. Tolong rapikan barisan, perbaiki data, dan berbenah diri di tubuh internal masing-masing," tegasnya.

Menurut Isfhan, ketepatan data penerima bantuan sosial menjadi kunci utama agar program-program pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem penyaluran bantuan sosial.

Dengan pembaruan data yang lebih cepat dan sinergi antara pemerintah daerah, pendamping sosial, serta masyarakat, diharapkan bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan tidak lagi ditemukan penerima manfaat yang secara ekonomi sudah tidak memenuhi kriteria.***