Dedi Mulyadi Nonaktifkan Kepala SMAN 1 Cianjur Usai 'Keukeuh' Berangkat Study Tour ke Bali

CIANJURUPDATE.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa hasil investigasi dan konfirmasi yang dilakukan tim dari Pemprov Jabar, Kepala SMAN 1 Cianjur, Agam Supriyatna akan dinonaktifkan sementara.

“Yang pertama kami sampaikan bahwa dua hari lalu, kami menurunkan tim inspektorat ke SMA Negeri 1 Cianjur, dan tadi malam sudah diputuskan dan disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Kepala SMA Negeri 1 Cianjur, dinonaktifkan sementara karena kami harus melakukan pendalaman terhadap berbagai kegiatan pengelolaan keuangan di SMA Negeri 1 Cianjur,” kata Dedi Mulyadi dalam pernyataannya di kanal Instagram milik Dedi Mulyadi, Kamis 27 Februari 2025.

Hal tersebut juga akan terus dilakukan ke seluruh SMA dan SMK di seluruh provinsi Jawa Barat, sehingga menurut Dedi, bisa mendapatkan rekomendasi yang objektif untuk kepentingan dunia pendidikan yang lebih baik.

Terpisah, Anggota DPRD Cianjur Komisi D, Asep Ritman saat dikonfirmasi Cianjur update, ia menyebut, pihaknya akan kroscek kebenaranya bahwa adanya siswa di SMAN 1 Cianjur melakukan study tour ke Bali.

“Kami akan kroscek ke sekolah nanti betul atau tidaknya sekaligus akan panggil KCD dan Kepala sekolah dari SMAN 1 Cianjur,” ungkap dia saat dikonfirmasi, Rabu (26/2/2025).

Menurutnya, larangan ini sudah ada kebijakannya dari Gubernur Jawa Barat, dan terkahir hal ini pun bahwa dirinya mendukung penuh kebijakan tersebut karena banyak keluarga siswa yang merasa terbebani.

“Saya sangat mendukung pelarangan study tour karena banyak orang tua yang merasa berat dengan biaya yang cukup besar. Lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk keperluan keluarga yang lebih penting,” kata dia.

Selain itu, lanjut Asep, dirinya juga telah menerima laporan dari sejumlah orang tua yang mengeluhkan bahwa study tour di beberapa sekolah bersifat wajib, sehingga menimbulkan tekanan bagi siswa yang tidak mampu.

“Kemarin ada laporan dari orang tua siswa yang merasa keberatan. Apalagi, jika study tour diwajibkan, tentu menjadi beban tambahan bagi mereka. Bahkan, ada yang merasa anaknya mendapat tekanan karena tidak ikut,” ucap dia.

Disisi lain, DPRD juga akan membuka layanan pengaduan bagi orang tua siswa yang merasa keberatan dengan kebijakan study tour di sekolah anak mereka.

“Pasti akan kami buka layanan pengaduan, karena hak orang tua harus kita tampung dan perjuangkan,” tutup dia.***