Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Plt Bupati Cianjur Imbau OPD Siaga

CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Dalam menghindari penyebaran Virus Corona atau Covid-19, Plt Bupati Cianjur H Herman Suherman mengimbau sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk siaga. Namun, Herman menyatakan, Cianjur masih kondusif.

Herman mengatakan, ia mengintruksikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur untuk meliburkan sekolah selama dua minggu.

“Dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK dan perkuliahan diliburkan mulai dari senin sampai 28 dua minggu. Jadi, silakan belajar di rumah sekarang zaman canggih bisa menggunakan HP,” tuturnya saat ditemui di Pendopo Cianjur, Minggu (15/03/2020).

Selain itu, Herman pun mengintruksikan agar. Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk menyosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada masyarakat.

“Saya juga kumpulkan para bidan yang merupakan ujung tombak pemerintahan dalam penanganan virus corona ini. Saya perintahkan kepala bidan untuk menyosialisaikan dampak dan kalau terjadi bagaimana tindak lanjut terhadap vorus corona ini,” kata dia.

Di bisang pariwisata, Herman ingin Disparpora untuk mengaji kepariwisataan di Cianjur. Ia mengikbau pariwisata di Cianjur agar dihentikan untuk sementara.

“Alun-alun asalnya mau dibuka hari ini dan besok tapi jangan dulu sampai situasi sudah aman,” ungkapnya.

Kemudian, Herman mengimbau Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melakukan sterilisasi di angkutan umum yang ada di Kabupaten Cianjur. Ia mengatakan, kotoran yang ada di dalam angkot harus dibersihkan.

“Untuk masyarakat diimbau hindari keramaian, kalau merasa kurang enak badan, cepat infirmasikan nanti ada call center di Dinkes, silakan hubungi jika ada permasalahan virus corona,” jelasnya.

Bahkan, Herman pun menghentikan kegiatan Cianjur Ngawangun Lembur (CNL) untuk sementara. Selain itu, untuk OPD lain masih bisa berjalan seperti biasanya, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tetap berjalan meski dibatasi.

“Pejabat juga selama dua minggu ini gak boleh kemana-mana kecuali ada intruksi pemerintah pusat dan provinsi. Dan, saat ini juga provinsi sedang membuat regulasi.” pungkasnya.(afs)