Klaim Miliki 19 Temuan Dugaan Pelanggaran, Sejumlah Massa Minta Pilkades Cibaregbeg Dievaluasi
CIANJURUPDATE.COM – Sejumlah pihak yang mengatasnamakan peserta dan pemerhati penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur untuk menindaklanjuti nota keberatan yang sebelumnya telah disampaikan terkait proses Pilkades di Desa Cibaregbeg.
Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan berbagai temuan yang dinilai berpotensi memengaruhi kualitas penyelenggaraan Pilkades.
Dalam audiensi yang berlangsung di Kantor DPMD Cianjur, pada Rabu 18 November 2026, rombongan menyampaikan adanya dugaan ketidaksiapan panitia penyelenggara mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa yang disebut telah memicu gesekan di tengah masyarakat.

Perwakilan peserta audiensi, yang juga Presidium Prabu Nusantara, Acep Hidayat mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah persoalan di lapangan yang dianggap krusial dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan Pilkades di Cibaregbeg.
"Kami menindaklanjuti banyaknya temuan di lapangan dan ketidaksiapan panitia penyelenggara dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai desa. Kondisi ini menimbulkan konflik horizontal dan terindikasi adanya sejumlah dugaan pelanggaran yang akan kami bahas lebih lanjut dalam audiensi berikutnya berdasarkan data yang kami miliki," ujarnya kepada wartawan di DPMD Cianjur.
Menurutnya, terdapat sekitar 19 temuan yang dinilai berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik oleh panitia penyelenggara Pilkades.
Temuan-temuan tersebut akan dipaparkan secara rinci kepada pihak terkait dalam pertemuan lanjutan.
Ia menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar menyampaikan kekecewaan, melainkan dalam bentuk audiensi resmi sekaligus upaya memberikan masukan mengenai pelaksanaan demokrasi di tingkat desa.
"Kami ingin ada evaluasi dan kajian ulang terhadap kesiapan penyelenggaraan Pilkades. Ini bukan hanya untuk satu desa, tetapi diharapkan bisa menjadi bahan perbaikan secara menyeluruh," katanya.
Lebih lanjut, pembahasan tersebut masih akan dijadwalkan kembali, termasuk pada tingkat kecamatan, guna mengkaji berbagai fakta serta data temuan yang telah disampaikan.
Pihaknya menyatakan sejumlah tuntutan yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan, peraturan bupati, peraturan daerah, standar operasional prosedur (SOP), serta regulasi yang mengatur pelaksanaan Pilkades.
Ia juga berharap evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkades tidak hanya dilakukan di Desa Cibaregbeg, tetapi menjadi model perbaikan bagi seluruh desa di Kabupaten Cianjur.
"Harapan kami, ini menjadi role model untuk melakukan evaluasi dan kajian terhadap penyelenggaraan Pilkades di semua desa di Kabupaten Cianjur," ungkapnya.
Selain itu disebutkan bahwa sejauh ini beberapa desa telah terakomodasi dalam koordinasi yang dilakukan pihak terkait, di antaranya Desa Sukamanah, Desa Cijedil, dan Desa Cibaregbeg.
Audiensi lanjutan direncanakan akan digelar setelah seluruh data dan fakta lapangan dihimpun serta diverifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang. Pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan secara transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, setelah diupayakan meminta konfirmasi tekait kedatangan sejumlah massa atas persoalan Pilkades di Desa Cibaregbeg, pihak DPMD Cianjur enggan memberikan tanggapan baik dari Kepala Dinas maupun Kepala Bidang terkait.***
Dukung Jurnalisme Lokal Cianjur
Kontribusi Anda membantu kami menghadirkan berita akurat dan independen untuk Cianjur. Scan QRIS — nominal bebas.


