Partisipasi Pilkades Serentak Cianjur Hanya 53 Persen, Kendala Teknis dan Akses TPS Jadi Penghambat?

CIANJURUPDATE.COM - Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Cianjur tercatat berada di bawah harapan. 

Dari total 201.793 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 47 desa penyelenggara, hanya 107.588 orang yang menggunakan hak pilihnya. Angka tersebut setara dengan sekitar 53 persen dari total DPT.

Rendahnya angka partisipasi ini menjadi sorotan karena hampir setengah dari warga yang memiliki hak suara memilih tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS). 

Kondisi tersebut memunculkan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Pilkades, mulai dari aspek teknis, aksesibilitas TPS, hingga kesiapan panitia di lapangan.

Data menunjukkan terdapat kesenjangan partisipasi yang cukup lebar antarwilayah. Desa Sukamaju, Kecamatan Pagelaran, menjadi daerah dengan tingkat kehadiran pemilih tertinggi. Dari 1.754 pemilih yang terdaftar, sebanyak 1.381 orang atau sekitar 78 persen menggunakan hak suaranya.

Sebaliknya, Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, mencatat partisipasi terendah. Dari total DPT sebanyak 4.580 orang, hanya 1.642 warga yang datang ke TPS atau sekitar 35 persen. Artinya, hampir dua pertiga pemilih di desa tersebut tidak terlibat dalam pemilihan kepala desa.

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sekaligus Sekretariat Panitia Pilkades Serentak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Dendi Rinaldi, mengatakan rendahnya tingkat partisipasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor minat masyarakat, tetapi juga sejumlah kendala teknis dalam penyelenggaraan.

Menurutnya, penerapan hanya satu TPS di sebagian desa menyebabkan akses warga menjadi terbatas. Jarak yang relatif jauh dari sejumlah perkampungan membuat sebagian pemilih enggan datang ke lokasi pemungutan suara.

"Lokasi TPS hanya satu, sehingga jaraknya cukup jauh dari sebagian permukiman warga. Selain itu, ada juga masyarakat yang memilih melakukan aktivitas lain dan tidak datang ke TPS," ujarnya, kepada wartawan, Senin (9/11/2026).

Tidak hanya itu, DPMD juga mengakui adanya persoalan dalam manajemen antrean yang berdampak pada kenyamanan pemilih. Di sejumlah desa, keterbatasan jumlah TPS menyebabkan penumpukan warga pada waktu yang bersamaan.

Akibatnya, antrean panjang terjadi dan waktu tunggu menjadi lebih lama dari yang diperkirakan. Kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih meninggalkan lokasi sebelum sempat memberikan suara.

"Kebanyakan desa hanya memiliki satu TPS. Pengaturan antrean oleh penyelenggara juga masih belum optimal sehingga terjadi penumpukan pemilih. Ada warga yang akhirnya memutuskan pulang dan tidak jadi menggunakan hak pilihnya," kata Dendi.

DPMD Kabupaten Cianjur menyatakan hasil Pilkades Serentak 2026 akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk penyelenggaraan berikutnya. Evaluasi tersebut dinilai penting mengingat Pilkades serentak mendatang diproyeksikan akan diikuti oleh jumlah desa yang lebih banyak.

"Kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pilkades 2026. Kekurangan yang ditemukan akan menjadi dasar perbaikan pada pelaksanaan Pilkades serentak berikutnya," ujar Dendi.

Dengan partisipasi rata-rata yang baru mencapai 53 persen, tantangan utama penyelenggara ke depan adalah memastikan akses pemilih semakin mudah, memperbaiki tata kelola TPS, serta meningkatkan sosialisasi agar lebih banyak warga terlibat dalam proses demokrasi di tingkat desa.

Rendahnya partisipasi bukan hanya persoalan angka, tetapi juga mencerminkan tingkat keterhubungan masyarakat dengan proses pengambilan keputusan yang menentukan arah pembangunan desa mereka.

Pengamat tata kelola pemerintahan desa menilai partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator penting legitimasi hasil Pilkades.

Semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat, semakin kuat pula dukungan sosial terhadap kepala desa terpilih. Karena itu, rendahnya angka partisipasi perlu menjadi perhatian serius bagi penyelenggara.

Selain faktor teknis, tingkat partisipasi biasanya juga dipengaruhi oleh kedekatan kandidat dengan masyarakat, intensitas sosialisasi tahapan pemilihan, hingga kepercayaan warga terhadap proses demokrasi di tingkat desa.***