11 Daerah di Jabar Ber-UMK di Bawah Rp3 Juta, Pangandaran Terendah
CIANJURUPDATE.COM, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah menetapkan UMP 2027 senilai Rp3 juta. Meski begitu, masih terdapat 11 kabupaten/kota di provinsi tersebut yang UMK 2026-nya belum menyentuh angka itu.
Berdasarkan data penetapan UMK 2026, wilayah-wilayah yang upah minimumnya di bawah Rp3 juta itu tersebar mulai dari Ciayumajakuning, Priangan Timur, sampai bagian selatan Jawa Barat.
Jarak paling tipis dicatat Kota Tasikmalaya. Upah minimum di sana Rp2.980.336, hanya terpaut Rp19.664 dari batas UMP yang dipatok Rp3 juta.

Sebaliknya, Kabupaten Pangandaran berada di posisi terbawah dengan UMK Rp2.351.250. Selisihnya mencapai Rp648.750 dari UMP Jawa Barat 2027.
Konsekuensinya, pemerintah daerah diminta menghitung ulang besaran UMK untuk tahun depan. Prioritas diberikan kepada daerah yang upah minimumnya masih di bawah Rp3 juta.
Kenaikan UMP 2027 sendiri mencapai 29,44 persen, atau bertambah Rp682.399 dibanding UMP 2026 yang bernilai Rp2.317.601.
Menurut penjelasan Pemprov Jabar, angka Rp3 juta lahir dari kebutuhan hidup layak (KHL) provinsi sebesar Rp4.248.132 yang dikalikan 70 persen. Hasilnya Rp2.973.692,4, lalu dibulatkan menjadi Rp3 juta.
Penetapan itu bersandar pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, tepatnya Pasal 137 sampai Pasal 140. Pada Pasal 137 disebutkan upah minimum mencakup UMP, UMK, upah minimum sektoral provinsi (UMSP), serta upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).
Regulasi tersebut mewajibkan gubernur menetapkan UMP dan UMSP. Adapun UMK dan UMSK boleh ditetapkan gubernur setelah UMP keluar.
Aturan yang sama menegaskan nilai UMK harus lebih tinggi daripada UMP. Artinya, bila UMK 2027 ditetapkan di suatu kabupaten/kota, angkanya tidak boleh di bawah Rp3 juta.
Sumber: Detik.com
Dukung Jurnalisme Lokal Cianjur
Kontribusi Anda membantu kami menghadirkan berita akurat dan independen untuk Cianjur. Scan QRIS — nominal bebas.


