Tekan Enter untuk mencari · Esc untuk menutup

Cianjur Update
Beranda Berita Nasional & Regional Pendidikan Bisnis & UMKM Olahraga Gaya Hidup Hiburan Otomotif Tips dan Tutorial Teknologi & Gadget Tentang Kami Kontak
Nasional & Regional

Undang-Undang Perampasan Aset Disahkan, Dua Badan Baru Dibentuk

Terbit 19 Nov 2026 14:09 WIB · 2 menit dibaca
Bagikan
Undang-Undang Perampasan Aset Disahkan, Dua Badan Baru Dibentuk — Cianjur Update
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Foto: Istimewa

CIANJURUPDATE.COM, Jakarta – Undang-Undang Perampasan Aset resmi disahkan melalui rapat paripurna ke-13 DPR masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengesahan aturan hukum ini turut melahirkan dua lembaga baru yang berkaitan dengan mekanisme tata cara perampasan harta benda hasil kejahatan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memberikan penjelasan seusai rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

"Ya. Badan ada dua hal. Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada

Baca Juga
Kapolri Terbitkan Aturan Larang Seluruh Anggota Pakai Rokok Elektrik
Nasional & Regional · Berita terkait
Iklan sevilage

," ujarnya.

Pemisahan antara lembaga pengelola dan aparat penegak hukum dilakukan demi menghindari potensi konflik kepentingan. Langkah serupa juga diterapkan oleh berbagai negara lain.

"Di banyak negara, ya lagi-lagi kami tadi melakukan perbandingan dengan internet, di banyak negara sebagian besar dipisahkan. Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan hasil perampasan aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada," tutur Habiburokhman.

Baca Juga
HUT ke-27 IPJI, Wamenaker Soroti Perlindungan Hak Pekerja Pers
Nasional & Regional · Berita terkait

Lembaga kedua yang dibentuk adalah Badan Pengawas Perampasan Aset. Kehadiran institusi pengawas ini dirancang untuk merespons berbagai kekhawatiran publik agar regulasi tidak disalahgunakan pihak berwenang.

"Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," tegasnya.

Sumber: detik.com

QRIS Cianjur Update

Dukung Jurnalisme Lokal Cianjur

Kontribusi Anda membantu kami menghadirkan berita akurat dan independen untuk Cianjur. Scan QRIS — nominal bebas.

PT Inti Media Cianjur QRIS didukung GoPay, OVO, Dana, dan semua bank
Penulis: Redaksi | Editor: Redaksi
Preferensi Sumber Google
{