Soal Penyesuaian Jadwal Seleksi ASN 2024, BKPSDM Cianjur Beberkan Perubahan Penting

– Pemerintah melakukan penyesuaian jadwal seleksi dan pengangkatan ASN 2024.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Cianjur, Andi Juandi, mengonfirmasi perubahan ini.

Ia menyebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menarik undangan rapat virtual yang sebelumnya dikirim. Undangan tersebut bocor pada pukul 09.00 WIB sebelum diganti dengan undangan baru.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Komisi II DPR RI dengan Menteri PANRB dan Kepala BKN pada 5 Maret 2025.

Selain itu, surat dari Menteri PANRB No. 8/1043/M.SM.01.00/2025 tanggal 7 Maret 2025 turut menjadi dasar pembahasan.

Fokus utama rapat adalah proses pengangkatan CPNS dan PPPK yang belum memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP).

Penyesuaian jadwal meliputi:

• CPNS yang lolos seleksi akan diangkat pada 1 Oktober 2025. Usulan NIP CPNS harus masuk paling lambat 30 Juni 2025, sedangkan keputusan pengangkatan diberikan maksimal 1 September 2025.
• PPPK akan diangkat mulai 1 Maret 2026. NIP PPPK ditetapkan paling lambat 30 November 2025.

Andi Juandi menegaskan, Kabupaten Cianjur telah mengusulkan NIP bagi PPPK. Usulan ini diharapkan rampung sebelum 30 November 2025.

Sementara itu, gaji tenaga honorer yang lulus seleksi PPPK akan tetap menggunakan skema lama hingga surat pengangkatan resmi diterbitkan.

Di sisi lain, muncul kabar tentang rencana unjuk rasa tenaga honorer pada 18 Maret 2025. Meski belum dapat dipastikan, Andi menyebut aksi tersebut merupakan hak mereka.

“Kami hanya menjalankan kebijakan pusat,” ujarnya, Senin (10/3/25).

Muhamad Nur, seorang guru honorer yang telah mengabdi selama 20 tahun, mengungkapkan harapannya. Ia menyebut penantian menjadi PPPK sangat panjang.

“Banyak rekan yang sudah resign dari pekerjaannya. PPPK ini harusnya diangkat berdasarkan pengalaman dan kinerja,” ujarnya.

Menurutnya, seleksi PPPK sangat dinantikan oleh tenaga honorer dari berbagai bidang.

“Banyak dari dinas pendidikan, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan yang berharap segera diangkat,” jelasnya.

Ia juga membenarkan bahwa informasi mengenai audiensi atau demo besar-besaran telah beredar.

“Kabupaten Cianjur juga menerima informasi terkait rencana aksi ke MenpanRB, BKN, dan Komisi II DPR RI,” tambahnya.

Namun, ia belum menerima ajakan resmi untuk ikut serta dalam aksi tersebut.

“Jika memang ada, saya siap berjuang. Ini bukan hanya soal lembaga, tapi hak individu yang harus diperjuangkan,” tutupnya.

Editor: Afsal Muhammad