Puluhan Warga Desa Benjot Geruduk Kantor Desa, Pertanyakan Dana BUMDes dan Transparansi Pembangunan

CIANJURUPDATE.COM – Puluhan warga Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, mendatangi Kantor Desa Benjot pada Kamis (13/11/2025) untuk menggelar audiensi bersama pemerintah desa. Warga menuntut penjelasan terkait transparansi penggunaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta kejelasan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Audiensi tersebut dihadiri Camat Cugenang Ali Akbar, Kapolsek, Danramil, Kepala Desa Benjot Sopyan Saori, pengurus BUMDes, serta tokoh masyarakat setempat.

Camat Cugenang, Ali Akbar, menjelaskan bahwa audiensi dilakukan untuk menampung aspirasi dan klarifikasi warga terhadap dua hal utama, yaitu rencana pembangunan desa dan pengelolaan dana BUMDes.

“Hari ini kami mendampingi Desa Benjot dalam kegiatan audiensi bersama masyarakat. Ada beberapa hal yang disampaikan warga, terutama terkait informasi pembangunan desa dalam bentuk RKPDes, dan juga transparansi penggunaan dana BUMDes,” ujar Ali.

Ali menambahkan, audiensi sementara dihentikan (diskor) karena menunggu Ketua BUMDes yang diminta untuk membawa bukti laporan keuangan berupa print-out rekening koran.

“Kami ingin memastikan apakah benar dana BUMDes yang semula sebesar Rp204 juta kini tersisa sekitar Rp170 juta. Kami beri waktu sampai pukul 14.30 agar bisa disampaikan langsung kepada warga,” jelasnya.

Menurut Ali, pihak kecamatan juga telah menindaklanjuti temuan dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan di Desa Benjot. Diduga terdapat kejanggalan dalam penggunaan dana BUMDes, sehingga pihaknya berencana mengirim surat resmi kepada Inspektorat Kabupaten Cianjur untuk dilakukan audit atau pemeriksaan khusus (riksus).

Sementara itu, Kepala Desa Benjot, Sopyan Saori, menyambut baik langkah kritis warga yang peduli terhadap pemerintahan dan pengelolaan desa.

“Saya menyambut baik sikap warga yang peduli terhadap pemerintahan desa. Saya manusia biasa, tentu ada kekurangan. Tapi saya tegaskan, dari awal perekrutan hingga diterbitkannya SK pengurus BUMDes, semua tahapan sudah sesuai prosedur,” ungkap Sopyan.

Ia menegaskan, pihak desa telah mengalokasikan 20 persen dari dana desa untuk mendukung kegiatan BUMDes. Namun, hingga kini masih ada sejumlah persoalan yang belum tuntas, termasuk pembangunan kandang ayam yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan.

“Ada tiga program utama, yaitu ketahanan pangan ayam kampung, perikanan, dan percetakan. Tapi yang baru terealisasi hanya pembangunan kandang ayam, itu pun masih menyisakan masalah karena ada pekerja dan material yang belum dibayar,” kata Sopyan.***

Editor: Indra Arfiandi