Kericuhan Warnai Rapat Paripurna DPRD Cianjur, Saat Mahasiswa Bentangkan Spanduk "Keluarga Sanusi"

CIANJURUPDATE.COM – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur yang digelar pada Senin (20/4/2026) di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Cianjur diwarnai aksi protes dari mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Cianjur.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Cianjur dan dihadiri oleh para Wakil Ketua, anggota DPRD, Bupati Cianjur, serta perwakilan perangkat daerah terkait.

Agenda rapat membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), termasuk di antaranya terkait Perumdam Tirta Mukti dan penyertaan modal daerah.

Sejak siang hari, puluhan mahasiswa GMNI diketahui telah berupaya melakukan audiensi dengan Bupati Cianjur di Pendopo. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena bupati tengah menghadiri agenda rembug warga di Kecamatan Gekbrong.

Pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB, mahasiswa mendatangi Gedung DPRD Cianjur. Awalnya, mereka berada di lantai satu untuk menyimak jalannya rapat dan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi.

Namun situasi berubah ketika Bupati menyampaikan tanggapan. Sejumlah mahasiswa tiba-tiba membentangkan spanduk berukuran sekitar 2×1 meter bertuliskan “Keluarga Sanusi (Santun Tapi Korupsi)”.

Aksi tersebut sontak memicu ketegangan setelah massa lain yang berada di luar ruangan, kemudian masuk dan mendekati kelompok tersebut, hingga merebut spanduk. Kericuhan pun tak terhindarkan, ditandai dengan aksi saling tarik dan adu mulut antara kedua kelompok.

Dari situasi itu, mahasiswa berupaya mengambil kembali spanduk yang sempat direbut, sebelum akhirnya situasi berhasil diredam.

Ketua DPC GMNI Cianjur, Agus Rama Tunggara, menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk pengawalan terhadap tata kelola pemerintahan daerah, khususnya terkait penggunaan anggaran publik.

“Persoalan kita berada di DPRD. Kita ingin mengawal bagaimana tata kelola pemerintahan daerah dan memastikan anggaran publik disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Rama saat dihubungi, Selasa (21/4/2026).

Ia menyoroti pembahasan Raperda penyertaan modal untuk Perumdam Tirta Mukti yang dinilai tidak memberikan manfaat signifikan bagi pemerintah daerah.

Menurutnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Perumdam Tirta Mukti menunjukkan tren peningkatan laba hingga mencapai Rp1,7 miliar pada tahun 2024.

“Namun sangat janggal, dengan kepemilikan 100 persen pemerintah daerah, hasil RUPS selalu memutuskan dividen nihil. Ini menjadi pertanyaan publik,” tegasnya.

Rama juga memaparkan bahwa dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, pemerintah daerah telah menggelontorkan penyertaan modal sebesar Rp19,6 miliar, masing-masing Rp8 miliar pada 2022, Rp6,8 miliar pada 2023, dan Rp4,8 miliar pada 2024.

Selain itu, ia juga menyinggung kualitas pelayanan Perumdam Tirta Mukti yang kerap dikeluhkan masyarakat, seperti aliran air yang sering mati dan debit air yang kecil.

“Atas dasar itu, kami menyatakan keberatan dan menolak pembahasan lanjutan Raperda tersebut tahun ini,” katanya.

Terkait kericuhan yang terjadi, Rama menegaskan bahwa pihaknya tidak memulai insiden tersebut. Ia menduga terdapat pihak lain yang ingin mengganggu fokus aksi mahasiswa.

“Percikan itu sudah kami selesaikan dengan diskusi, dan pada akhirnya kami saling memaafkan,” pungkasnya.***