Kementerian ESDM akan Bangun Proyek Energi Geothermal di Kawasan TNGGP, Apa Dampaknya?

CIANJURUPDATE.COM, Cipanas – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berencana akan membangun proyek energi panas bumi atau Geothermal di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

Hal tersebut sehubungan dengan kegiatan model pengawasan pengelolaan kawasan dan sosial engineering untuk pengembangan panas bumi di hutan konservasi.

Selain itu, rencana tersebut sudah melalui diskusi terarah atau Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri sejumlah stakeholder di wilayah Cianjur utara, pada Sabtu (6/9/2021).

Tim Ahli Penelitian Panas Bumi, Prof. Achmad Sarmidi mengatakan, FGD ini merupakan pertemuan kedua di 2021 dan membahas segala bentuk dampak positif dan negatif terkait rencana proyek energi Geothermal di kawasan TNGGP.

“Sebetulnya ini merupakan salah satu proses membuat model untuk social engineering yang dibutuhkan kita bersama. Kemudian nantinya baru turun ke lapangan dengan masyarakat,” ujar Achmad kepada kepada Cianjur

“Intinya, kami diskusi dengan tokoh masyarakat serta unsur pemerintah setempat. Karena di situ ada lembaga swadaya masyarakat dan organisasi serta tokoh masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, ia menegaskan, ketika pembangunan proyek energi Geothermal itu terealisasi, maka dampak positif dan negatifnya pun tentu akan selalu ada.

Selain akan menjadikan energi Geothermal yang tadi disebutkan, juga bisa untuk bidang pertanian, pariwisata pemandian air panas, dan lain sebagainya. Semuanya tergantung bagaimana karakteristik dari pemerintah dan instansi terkait untuk mengelola potensi itu.

Lalu, Apa Dampak Negatif Pembangunan Energi Geothermal?

Tak hanya itu, kata dia, termasuk untuk dampak negatif pun tentu akan terjadi. Misalnya dalam pengeboran, atau semacam eksplorasi lingkungan serta imbas domino yang nantinya bakal dirasakan masyarakat.

“Ini pasti akan ada perubahan lahan. Bahkan, gangguan alam dimungkinkan sekali bakal terjadi,” ucapnya.

Akan tetapi, sambungnya, pemerintah juga memiliki regulasi untuk mengurangi dampak tersebut, seperti mitigasi bencana atau lainnya.

“Jadi nanti semuanya akan bekerja di bawah ketentuan dan peraturan pemerintah,” tandasnya.(ren/sis)