Kasus Pemotongan Insentif Nakes Puskesmas Kadupandak Heboh, Plt Kadinkes: Harus Dimusyawarahkan

CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Kasus pemotongan insentif nakes di Puskesmas Kadupandak sempat heboh jadi pembicaraan hingga mendapat tanggapan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur.

Plt Kadinkes Kabupaten Cianjur, dr Irvan Nur Fauzy mengatakan, pemotongan insentif tersebut memang diperbolehkan, asalkan ada keputusan dari yang bersangkutan dan dibicarakan secara musyawarah.

Jika memang tidak ada kesepakatan, lanjutnya, maka hal tersebut tidak diperkenankan untuk dilakukan.

Bahkan, menurutnya, pihak Dinkes Kabupaten Cianjur sangat menyayangkan jika memang ada unsur paksaan sampai perasaan keberatan dari para nakes.

“Mungkin ada beberapa cara teman-teman untuk bergotong royong berdasarkan keikhlasan, silahkan disesuaikan dan dimusyawarahkan. Tentunya harus ada keikhlasan dari masing-masing pihak,” kata Irvan kepada Cianjur Update, Rabu (19/5/2021).

Irvan menuturkan, di lapangan memang masih terdapat nakes di lingkungan puskesmas yang tidak mendapatkan insentif tersebut.

“Misalnya dari 20 orang, hanya 10 orang yang dapat,” ujarnya.

Namun demikian, ia pun menentang jika ada nakes yang keberatan dengan insentif yang harus dibagikan, tapi tidak dengan cara yang sesuai dan bahkan terkesan memaksakan kepada nakes. Ia meminta agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan.

“Jangan dipaksakan, karena prinsipnya uangnya kan ditransfer ke rekening masing-masing. Jika ada isu tersebut segera diselesaikan dan dimusyawarahkan,” jelasnya.

Sebelumnya, kabar mengenai adanya pemotongan insentif nakes dan dibagikan kurang adil di Puskesmas Kadupandak, Cianjur, heboh jadi pembicaraan.

Padahal, sejumlah nakes di beberapa daerah diketahui sudah menerima insentif Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, proses dari penerimaan hingga harus dikumpulkan terlebih dahulu oleh salah satu koordinator yang diduga oknum aparatur sipil negara (ASN).

“TKS pekerja atau tidak dianggarkan Rp2 juta, kecuali TKS yang ikut kerja lebih dari Rp2 juta. Untuk dokter dipotong 50 persen jadi dari Rp20 juta hanya menerima Rp10 juta. Sedangkan bidan-bidan senior dipotong 80 persen dari total anggaran Rp12 juta, hanya mendapatkan Rp4 juta. Sementara PNS dipotong Rp2 juta, tapi itu tergantung kedekatannya beda-beda,” ungkapnya kepada Cianjur Update, Senin (17/5/2021).

Setelah uang diterima melalui rekening masing-masing, setiap nakes dikumpulkan dan diinformasikan melalui grup dan mengkoordinir uang tersebut dengan dalih untuk keperluan serta pembagian kepada karyawan lainnya yang tidak mendapatkan bagian.

Ia pun menambahkan, selain itu ada sedikit intimidasi dari salah satu pihak, agar kasus tersebut tidak sampai mencuat. Sehingga nakes pun diminta untuk bungkam.

“Dalihnya begitu. Tapi kan itu tidak adil, karena yang kerja sama yang enggak dipukul rata. Seharusnya dibedakan. Selain itu, kita juga dibungkam agar tidak bersuara,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Kadupandak, Suryana menapik hal tersebut. Dirinya mengatakan, permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara musyawarah dan sudah selesai.

“Sudah beres seminggu yang lalu, uang nakes juga sudah dibagikan ke semua. Mungkin hanya ada kesalahpahaman antara rekan-rekan yang lain,” paparnya.

Mengenai adanya potongan insentif dokter, dirinya membantah informasi tersebut. Menurutnya bukan dipotong tapi keikhlasan dari nakes.

“Pihak yang dikumpulkan itu untuk karyawan lain yang tidak kebagian. Karena kita kuotanya 50 orang, sementara kami ada kurang lebih 80 orang karyawan,” jelasnya.

Mengenai adanya tekanan atau intimidasi, Suryana tidak mengetahui hal tersebut dan akan melakukan penelusuran serta musyawarah dengan seluruh karyawan.

“Saya baru dengar, tapi nanti saya akan musyawarahkan dengan staf lainnya,” tandasnya.(afs/sis)