FMPD Bakal Kawal Janji Kades Gasol Soal Transparansi Dana Desa

CIANJURUPDATE.COM – Forum Masyarakat Peduli Desa (FMPD) Gasol, Kecamatan Cugenang, kembali menyuarakan tuntutan keterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa Gasol.

Setelah sempat kecewa karena Kepala Desa tidak hadir dalam audiensi pertama, pertemuan lanjutan akhirnya digelar pada Kamis (19/6/2025) di Kantor Desa Gasol, dan dihadiri langsung oleh Kepala Desa Siti Ucu Holisoh.

Dalam audiensi tersebut, warga mempertanyakan sejumlah program desa yang dinilai tidak transparan. Beberapa di antaranya yakni pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang belum dilaksanakan serta dugaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang tidak jelas realisasinya.

Camat Cugenang, Ali Akbar, yang turut hadir dalam audiensi menyebut bahwa salah satu penyebab utama permasalahan ini adalah lemahnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

“Terjadi miskomunikasi karena koordinasi tidak berjalan maksimal. Kami minta Ibu Kades segera laksanakan kegiatan yang sudah ter anggarkan dan perkuat komunikasi dengan warga serta BPD,” katanya.

Ali juga menegaskan bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) bukan dokumen rahasia. “Kami sudah instruksikan agar BPD menyampaikan informasi program kepada masyarakat, termasuk lokasi dan anggaran kegiatan,” tambahnya.

Kepala Desa Gasol, Ucu Holisoh, menjelaskan ketidakhadirannya pada audiensi sebelumnya karena tengah berduka. Ia berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi warga.

“Kami akan mulai proses pembangunan TPT minggu depan, dan hari ini sudah dilakukan tahapan awal seperti pengukuran dan penentuan pekerja,” ujarnya. Terkait BLT-DD, ia menyebut pencairan akan segera dilakukan setelah proses administrasi diselesaikan.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga, khususnya masyarakat RW 01 yang pembangunan TPT-nya tertunda. “Mudah-mudahan ke depan kami bisa lebih dekat dengan masyarakat dan memperbaiki kekurangan kami,” kata Ucu.

Ketua Apdesi Kabupaten Cianjur, Beni Irawan, mengapresiasi sikap warga yang dinilai tertib dalam menyampaikan aspirasi.

“Ini bukan konflik, hanya miskomunikasi. Saya harap ke depan hubungan antara warga dan pemerintah desa lebih terbuka. Kepedulian warga seperti ini sangat positif untuk kemajuan desa,” ujarnya.

Beni juga mengingatkan pentingnya sinergi antara Kepala Desa dan BPD dalam penyusunan dan sosialisasi anggaran agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

Sementara itu, Ketua FMPD Dadan Hamdani menyatakan bahwa pihaknya belum puas dengan hasil audiensi. Menurutnya, Pemerintah Desa belum memberikan penjelasan yang cukup soal rincian anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

“Kami akan tetap mengawal. Jika janji kepala desa tidak ditepati, kami siap melakukan aksi lanjutan,” tegas Dadan.

FMPD menegaskan akan terus mendorong transparansi anggaran desa dan memastikan bahwa seluruh program desa benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.***

Editor: Dadan Suherman