Diah Pitaloka Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Haji Bersama BPKH
CIANJURUPDATE.COM – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bekerja sama dengan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, mengadakan diseminasi strategi pengelolaan dan pengawasan keuangan haji serta sosialisasi BPIH 1444 Hijriah.
Acara tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Aston Ciloto, Cipanas, Cianjur, pada hari Minggu (16/4/2023).
Tujuannya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengeluaran keuangan haji sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang akurat dan tepat dari BPKH bersama Komisi VIII.
Anggota Dewan Pengawas BPKH, Rojikin, menjelaskan bahwa diseminasi ini penting karena terkait dengan pengelolaan keuangan haji dan sosialisasi BPKH dalam biaya pengembangan program ibadah haji yang bermanfaat bagi umat.
BACA JUGA: Dorong Ruang Budaya Inklusif, CCN Gelar Nobar Film Bersama Ratusan Penyandang Disabilitas di Cipanas
Dalam pengelolaan keuangan haji tahun ini, target yang telah ditetapkan adalah meningkatkan nilai manfaat bagi umat sebesar Rp168 triliun. “Di tahun 2023 ini, targetnya adalah mudah-mudahan mendapatkan nilai manfaat sebanyak Rp11 triliun,” kata Rojikin.
Rojikin menambahkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan dalam pengelolaan keuangan haji. Hal ini memberikan manfaat yang besar bagi jamaah haji.
Menurutnya, ada Rp323 miliar yang dapat digunakan untuk kelangsungan hidup jamaah dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, diseminasi ini penting untuk memberikan pengetahuan kepada calon jamaah dan stakeholder yang terkait dengan Kementerian Agama.
“Kegiatan diseminasi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan haji,” ujarnya.
BACA JUGA: Cianjur Kembali Sabet Predikat WTP Tujuh Kali Beruntun, FBI Minta SKPD Jaga Akuntabilitas
Hal ini, kata dia, akan membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat terkait dengan program ibadah haji. “Diharapkan juga kegiatan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPKH dan Komisi VIII DPR RI dalam mengelola keuangan haji,” kata Rojikin.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Hj Diah Pitaloka, menekankan pentingnya pengelolaan dan pengawasan keuangan haji yang transparan dan akuntabel. Hal ini akan memastikan bahwa dana umat yang digunakan untuk program ibadah haji bisa lebih efektif dan efisien.
“Diseminasi ini adalah wujud nyata dari komitmen BPKH dan Komisi VIII DPR RI dalam menjalankan tugas untuk meningkatkan kesejahteraan umat,” kata Hj Diah.
Dalam kegiatan diseminasi tersebut, juga diadakan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber. Hal ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan haji.***
