Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Study Tour Sekolah Meringankan Beban Orang Tua

– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kebijakan larangan study tour bagi sekolah bertujuan untuk meringankan beban ekonomi orang tua siswa.

Pernyataan ini ia sampaikan pada Senin (24/2/2025), menanggapi berbagai reaksi atas kebijakan tersebut.

Dedi Mulyadi menyadari kebijakan ini menimbulkan kekecewaan bagi sejumlah siswa yang telah merencanakan study tour maupun kunjungan industri.

Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini diambil demi kepentingan keluarga, terutama bagi orang tua dengan kondisi ekonomi pas-pasan.

“Saya tidak masalah dicaci maki. Saya ini orang tua, dan tindakan yang saya lakukan demi kebaikan semua. Tidak semua siswa berasal dari keluarga mampu. Banyak orang tua yang harus berhutang demi biaya study tour anaknya,” ujar Dedi Mulyadi.

Menurutnya, siswa seharusnya lebih diarahkan kepada kegiatan produktif yang bermanfaat bagi masa depan mereka, seperti memasak, berkebun, peternakan, hingga teknologi seperti pembuatan robot.

Ia juga mempertanyakan logika di balik studi industri ke luar Jawa Barat, padahal provinsi ini memiliki kawasan industri terbesar di Indonesia.

Dedi juga mengungkapkan bahwa 111 SMA dan SMK di Jawa Barat diketahui melakukan study tour ke luar provinsi.

Menyikapi hal ini, pihaknya telah memerintahkan Inspektorat untuk menelusuri pelanggaran yang terjadi dan tidak segan memberikan sanksi, termasuk pemberhentian kepala sekolah yang melanggar.

Sementara itu, Bupati Cianjur, dr. Mohammad Wahyu, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Ia menuturkan bahwa larangan study tour akan diterapkan pula untuk jenjang SD, SMP, dan TK di wilayahnya.

“Dengan aturan ini, orang tua tidak perlu khawatir akan biaya tambahan yang dapat mengganggu keuangan keluarga. Dana yang tadinya digunakan untuk study tour bisa dialihkan untuk kebutuhan pokok atau pendidikan anak lainnya,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa liburan lebih baik dilakukan bersama keluarga, karena orang tua lebih memahami kebutuhan anak-anaknya. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat menghilangkan kapitalisasi di lingkungan sekolah.

Dengan adanya aturan ini, pemerintah Jawa Barat berharap pendidikan menjadi lebih terarah dan meringankan beban ekonomi keluarga, sehingga anggaran yang ada dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat bagi masa depan siswa.