Batas BGN Kadaluwarsa, 12 Dapur MBG di Cianjur Belum Penuhi SLHS

CIANJURUPDATE.COM — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur mencatat sebanyak 12 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum memenuhi seluruh persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kondisi tersebut terjadi meski Badan Gizi Nasional (BGN) telah menetapkan tenggat waktu pemenuhan SLHS bagi seluruh unit dapur operasional paling lambat pada 10 Agustus 2026.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Cianjur, Javed Sumawe Mataputung, memaparkan data pemutakhiran hingga Kamis (20/8/2026) mencatat total 379 dapur SPPG terdaftar di wilayah Kabupaten Cianjur. Dari jumlah tersebut, 350 dapur telah mengajukan permohonan sertifikasi dan 346 di antaranya sudah beroperasi (running).

“Jumlah dapur 379, kemudian yang sudah mengajukan SLHS 350, yang running 346,” ujar Javed saat memberikan keterangan, Kamis (20/8/2026).

Javed merinci, dari 346 dapur yang saat ini telah beroperasi secara aktif, sebanyak 338 dapur dinyatakan telah memenuhi standar kualifikasi kelayakan higiene dan sanitasi.

“Yang sudah mengajukan kan 350, yang sudah running kan 346, kemudian yang sudah memenuhi syarat SLHS itu 338, berarti ada 12 yang belum memenuhi syarat. Jadi 12 itu belum lengkap persyaratannya,” terangnya.

Dari total 338 dapur SPPG yang telah lolos kualifikasi teknis, Dinkes Cianjur secara resmi telah menerbitkan 335 dokumen SLHS. Sementara tiga dapur sisanya masih dalam tahap penyelesaian administrasi penerbitan.

“Dari 338 itu yang sudah terbit ada 335. Berarti tiga yang belum terbit, tapi sudah memenuhi syarat, tinggal menunggu terbit SLHS,” jelas Javed.

Mengenai nasib operasional 12 dapur yang hingga kini belum melengkapi persyaratan, Javed menegaskan bahwa wewenang penindakan maupun kelanjutan izin operasional berada sepenuhnya di tangan BGN. Pihak Dinkes Cianjur berfokus pada fungsi verifikasi teknis dan pemrosesan berkas masuk.

“Kalau terkait yang belum, kebijakannya dikembalikan lagi ke BGN. Kita hanya melaksanakan kalau memang ada yang mengajukan kita akan proses,” katanya.

Ia memastikan instansinya tetap membuka layanan pemrosesan SLHS bagi SPPG yang menyusulkan kelengkapan dokumen sesuai dengan regulasi kesehatan yang berlaku.

“Yang jelas kita tetap memproses SPPG yang mengajukan untuk penerbitan SLHS,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan pentingnya pemenuhan SLHS sebagai indikator utama penjaminan keamanan pangan bagi para penerima manfaat program MBG.

“Ini SLHS bukan kemudian syarat administrasi, bukan. Ini syarat mutlak. Ini antara nol sama satu. Kalau SLHS-nya tidak memenuhi persyaratan, itu nol. Dikali nol, semua dikali nol,” kata Sudaryono pada Rabu (5/8/2026), dikutip dari laman resmi bgn.go.id.

Sudaryono menyatakan BGN sebelumnya telah memberikan dispensasi batas waktu khusus hingga 10 Agustus 2026 bagi dapur yang sudah telanjur beroperasi untuk segera menyelesaikan sertifikasi tersebut.

“Memang ada beberapa dapur yang belum, sudah beroperasi tapi belum ada SLHS-nya. Kami berikan waktu untuk mengurus SLHS-nya sampai dengan tanggal 10,” ujarnya.***