Anggota Komisi VIII DPR RI Soroti Skema Desil Bansos dan Pentingnya Validitas Data BPS

CIANJURUPDATE.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI, Isfhan Taufik Munggaran, menyoroti penerapan skema desil dalam penyaluran bantuan sosial dan pembagian jaminan kesehatan berdasarkan kelompok desil yang telah diterapkan pemerintah. 

Menurutnya, pembagian tersebut merupakan tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten harus dipahami secara jelas oleh seluruh pihak agar pelaksanaannya berjalan optimal.

Isfhan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden yang harus didukung dan dilaksanakan sebaik mungkin. Ia meyakini pemerintah telah melakukan berbagai pendanaan di setiap tingkatan pemerintahan.

"Kalau ada desil tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, kemudian desil berikutnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten, tentu itu sudah melalui perhitungan yang matang. Pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten dipastikan telah diperhitungkan memiliki kecukupan anggaran sesuai porsinya masing-masing," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh dipandang sebagai bentuk sentralisasi penuh dari pemerintah pusat. Justru, pembagian tanggung jawab berdasarkan desil diharapkan dapat membuat penanganan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih efektifika skema itu diterapkan tahun depan. 

"Kami mendukung. Tidak ada alasan untuk tidak mendukung karena persoalan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat memang harus menjadi perhatian bersama," katanya.

Namun demikian, Isfhan menyoroti persoalan penentuan desil yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, masyarakat kerap mempertanyakan dasar penetapan status kesejahteraan mereka, sementara penentuan desil dilakukan berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS).

"Desil itu dirasakan langsung oleh masyarakat, sedangkan penentuannya ada di BPS. Pertanyaannya, masyarakat sering tidak mengetahui kapan bisa menyampaikan keberatan atau bagaimana proses pengambilan datanya. BPS juga harus terbuka menjelaskan sumber dan metode pengumpulan data yang digunakan," tegasnya.

Ia meminta BPS terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat. Menurutnya, ketepatan data menjadi faktor utama keberhasilan berbagai program bantuan pemerintah.

Isfhan juga mengapresiasi peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan yang selama ini membantu memperbarui data masyarakat penerima manfaat. 

Menurutnya, kelincahan, kepekaan, dan kemampuan para pendamping menjadi salah satu kunci untuk memastikan data tetap akurat.

"Masih ada data yang sudah diperbaiki, ada juga yang belum terbarui. Di sinilah pentingnya peran pendamping PKH dan keluarga penerima manfaat untuk aktif menyampaikan perubahan kondisi yang terjadi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Isfhan menilai pendataan yang dilakukan pemerintah, termasuk melalui berbagai kegiatan sensus dan integrasi data nasional, pada dasarnya bertujuan baik untuk mewujudkan sistem satu data Indonesia. 

Menurutnya, keberadaan satu data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sangat penting guna memastikan seluruh program pemerintah berjalan lebih tepat sasaran.

"Sensus dan pendataan itu tujuannya memastikan Indonesia memiliki satu data yang valid. Setiap orang berbasis KTP atau NIK menjadi penting sehingga bantuan dan program pemerintah bisa disalurkan secara lebih tepat," katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar turut menjaga validitas data pribadi dan tidak menyalahgunakan identitas kependudukan untuk kepentingan tertentu yang dapat berdampak pada status sosial ekonomi seseorang dalam sistem pendataan nasional.

"Program pendataan itu baik, tetapi masyarakat juga harus memahami pentingnya menjaga data diri. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan identitas yang akhirnya menimbulkan masalah pada data sosial ekonomi yang tercatat," tandasnya.

Menurut Isfhan, keberhasilan penerapan skema desil dan penyaluran bantuan sosial ke depan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga pendataan, pendamping lapangan, dan masyarakat. 

Dengan data yang akurat serta mekanisme yang transparan, program perlindungan sosial diharapkan mampu menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.***