Jadi Potret Jalannya Program Pemerintah, Anggota DPRD Cianjur Lukmanul Hakim Imbau Warga Perbarui Data Adminduk

CIANJURUPDATE.COM — Anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Lukmanul Hakim dari fraksi Partai Golkar, mengajak masyarakat lebih cermat dan aktif dalam memperbaiki serta memperbarui administrasi kependudukan (adminduk), seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan akta kelahiran.

Menurutnya, validitas data kependudukan menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Semua program pemerintah, mulai dari bansos hingga subsidi, terintegrasi dengan data adminduk. Jika datanya tidak akurat, maka kebijakan yang dirumuskan bisa meleset dari sasaran,” ujar Lukmanul Hakim saat Reses di wilayah Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Rabu (17/9).

Lebih lanjut, Kang Lukman begitu ia akrab disapa menekankan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah kunci dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi.

Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta subsidi listrik dan BBM, semuanya bergantung pada keakuratan data adminduk.

Tak hanya itu, layanan pendidikan dan kesehatan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS) juga menggunakan NIK sebagai identifikasi utama.

“Ketidaksesuaian data bisa menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, bahkan tumpang tindih antar penerima,” kata Kang Lukman.

Hal tersebut juga yang diminta Kang Lukman kepada warga untuk segera melakukan pembaruan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak menunda proses ini, terutama menjelang pelaksanaan program-program strategis pemerintah.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap bantuan dan layanan publik benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. Itu hanya bisa terjadi jika data kependudukan kita valid dan mutakhir,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, lanjut Kang Lukman, akan terus berkomitmen mengawal kebijakan yang berpihak pada masyarakat, termasuk dalam hal peningkatan kualitas data kependudukan.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat memperkuat efektivitas program-program sosial yang ada.***