HMI Cianjur Soroti Audensi yang Sempat Memanas: Minim Data, Jawabannya Kemana-mana

CIANJURUPDATE.COM – Ketua HMI Cianjur, Ridha Nestu Adidarma menyampaikan bahwa audiensi bersama Bupati dan Wakil Bupati Cianjur serta pimpinan dan anggota DPRD Cianjur di Gedung Bale Proyoga, Pendopo Cianjur, Rabu (3/9/2025), menyoroti tentang keterbukaan informasi publik serta transparansi program pemerintah.

Dimana ia menegaskan, jawaban yang disampaikan pemerintah masih belum jelas dan terkesan saling lempar tanggung jawab.

“Selama dua jam diskusi, kami tidak menemukan jawaban konkrit. Hanya dilempar ke DPRD atau Bapperida, sementara juklak juknis melalui Perda atau Perbup juga belum ada kejelasan. Maka kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Kabupaten Cianjur,” katanya.

Ia juga menyoroti suasana audiensi yang sempat memanas akibat lamanya penantian dan minimnya data yang disampaikan.

“Kami hanya minta data dibuka sesuai Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun jawaban yang muncul hanya bola panas yang dilempar ke sana kemari,” tambahnya.

Senada, Ketua GMNI Agus Rama Tunggara Cianjur menegaskan tuntutan mahasiswa berangkat dari prinsip demokrasi: transparansi, partisipasi publik, dan stabilitas.

“Apa yang kami suarakan hari ini bukan hal baru. Tuntutan transparansi dan partisipasi sudah digaungkan sejak 1998. Ironisnya, di Cianjur hari ini data masih sulit diakses, mahal, dan terkesan dimonopoli. Padahal rakyat butuh pemerintah yang benar-benar mengerti penderitaan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Cianjur dr. M. Wahyu Ferdian mengaku pihaknya berusaha menjawab seluruh masukan mahasiswa, terutama terkait isu pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan keterbukaan publik.

“Kami berupaya semaksimal mungkin memberikan jawaban dan pekerjaan terbaik bagi masyarakat Cianjur,” ucapnya.

Terkait keterlambatan yang sempat membuat mahasiswa kecewa, Wahyu menjelaskan sebelumnya ia harus menghadiri pertemuan dengan alim ulama dan sesepuh Cianjur. “Itu juga bagian dari warga Cianjur yang perlu didengarkan,” katanya.

Aliansi Cipayung Plus menyatakan, evaluasi dan sikap kritis ini tidak akan berhenti di satu pertemuan saja. Mereka membuka kemungkinan melanjutkan konsolidasi untuk aksi atau audiensi lanjutan jika pemerintah dinilai tidak serius menindaklanjuti tuntutan.***