Gelar RDP Bahas Kelangkaan Gas Melon, Komisi II DPRD Cianjur Bakal Sidak Tempat Usaha Tak Layak Subsidi

CIANJURUPDATE.COM – Bahas soal kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat, Komisi II DPRD Kabupaten Cianjur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagin), serta para agen gas elpiji, di Gedung Dewan, pada Senin 13 April 2026.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cianjur, Aziz Muslim, mengatakan, hasil dari RDP ini menghasilkan sejumlah kesimpulan, salah satunya terkait penyebab kelangkaan elpiji 3 kilogram di masyarakat.

“Setelah RDP tadi, Alhamdulillah kami telah memiliki gambaran penyebab kelangkaan gas di masyarakat, salah satu dugaan kelangkaan itu adalah penggunaan gas subsidi oleh sektor yang tidak berhak, seperti restoran, peternakan ayam, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cianjur,” ujar Legislator PKB Cianjur Senin malam.

Bahkan menurut Aziz, kemungkinan terjadinya dugaan penyalahgunaan tak berhak pakai program subsidi gas melon itu, akan segera didalami Komisi II bersama pihak terkait.

Sebagai tindak lanjut, kata Aziz, DPRD bersama dinas terkait pun akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi usaha, termasuk restoran, peternakan, dan dapur MBG untuk memastikan penggunaan gas subsidi tepat sasaran.

“Kami akan berkoordinasi dengan Pertamina pusat serta instansi terkait di bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) untuk mendapatkan kejelasan distribusi dan pengawasan soal elpiji khususnya gas melon,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Hiswana Migas Kabupaten Cianjur, Hedi Permadi Boy, mengatakan, bahwa secara kuantitas pasokan, bahwa elpiji 3 kilogram di Cianjur sebenarnya dalam kondisi stabil.

“Kalau dihitung dari 2025 sampai sekarang, rata-rata distribusi sekitar 2,1 juta tabung per bulan. Seharusnya itu cukup dan tidak terjadi kelangkaan,” ujarnya.

Namun, ia mengaku adanya kemungkinan kebocoran distribusi di lapangan yang menyebabkan gas subsidi tidak tepat sasaran.

“Kelangkaan ini juga jadi tanda tanya bagi kami. Mungkin ada kebocoran di sektor lain, tapi secara kuota dari Pertamina itu sudah cukup,” katanya.

Dia juga menegaskan bahwa agen dilarang keras menjual elpiji kepada pihak yang tidak berhak, terlebih kepada oknum pengoplos. Jika terbukti melanggar, sanksi tegas akan diberikan.

Terkait dugaan penggunaan gas subsidi oleh dapur MBG, Hedi menyebut hal tersebut tidak diperbolehkan karena dapur program tersebut seharusnya menggunakan elpiji non-subsidi ukuran 12 atau 13 kilogram.

“Kalau memang ada dapur MBG yang memakai tabung 3 kg, itu jelas tidak boleh. Harusnya menggunakan tabung non-subsidi,” tegas dia.

Harapannya, Hiswana Migas bersama DPRD dan dinas terkait akan melakukan sinkronisasi data kebutuhan elpiji berdasarkan jumlah penduduk, pelaku UMKM, hingga sektor usaha lainnya, agar distribusi gas subsidi bisa lebih tepat sasaran.

“Kami yakin kuota sebenarnya cukup. Tinggal bagaimana pengawasan dan distribusinya agar tidak terjadi kelangkaan di masyarakat,” pungkasnya.***