Cianjur Selatan Desak Pemekaran, DPRD Siap Kawal Aspirasi

– Forum Cianjur Selatan Bergerak menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Cianjur pada Selasa (4/2/2025) terkait percepatan pemekaran Cianjur Selatan sebagai Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB).

Forum tersebut ingin menjadikan Cianjur Selatan sebagai prioritas utama setelah moratorium pemekaran daerah dicabut.

Ketua Forum Cianjur Selatan Bergerak, Asep Sopian, menegaskan bahwa pemekaran harus menjadi agenda utama di Jawa Barat.

“Saat ini, moratorium dari Kementerian Dalam Negeri masih menjadi kendala utama. Namun, ada kemungkinan moratorium ini akan dibuka,” ujarnya.

Asep menjelaskan bahwa pemekaran akan dilakukan secara parsial setelah moratorium dicabut.

Saat ini, sembilan daerah di Jawa Barat telah diusulkan ke pemerintah pusat, termasuk Cianjur Selatan.

Jika tidak dikawal dengan baik, Cianjur Selatan bisa tertunda dalam gelombang kedua atau ketiga pemekaran.

“Kami berharap semua usulan dari Jawa Barat bisa dieksekusi bersamaan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, mumpung ada waktu, kami meminta DPRD Cianjur untuk aktif berkomunikasi dengan DPR RI, terutama anggota yang berasal dari Dapil Cianjur,” jelasnya.

Menurut Asep, percepatan pemekaran sangat penting bagi pembangunan Cianjur Selatan.

“Ini bukan hanya untuk kepentingan Cianjur Selatan, tetapi juga baik bagi kabupaten induk. Kami ingin memastikan Cianjur Selatan menjadi prioritas di tahap awal,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Cianjur, Lepi Ali Firmansyah, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat terkait pemekaran.

DPRD juga akan memperjuangkan keputusan sebelumnya yang telah menyetujui Cianjur Selatan sebagai daerah otonomi baru.

“Dokumen usulan pemekaran sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Kami juga akan mengawal proses ini bersama DPR RI dan Komisi II,” ujarnya.

DPRD Cianjur berencana mengirim surat untuk audiensi dengan Komisi II DPR RI dalam waktu dekat.

Tujuannya adalah menindaklanjuti aspirasi pemekaran Cianjur Selatan.

“Cianjur Selatan membutuhkan akselerasi pembangunan, terutama dalam pengalokasian anggaran untuk infrastruktur seperti jembatan, jalan, dan fasilitas lainnya,” kata Lepi.

Ia berharap pemerintah Kabupaten Cianjur memasukkan pembangunan Cianjur Selatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Selain itu, pemekaran harus menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Intinya, kami akan mendukung penuh dan mengkoordinasikan upaya ini. Kami juga berharap bisa membangun kerja sama politik dengan DPR RI dari Dapil Cianjur untuk mempercepat proses pemekaran,” pungkasnya.

Editor: Afsal Muhammad