CGW Soroti Anggaran UHC Cianjur Rp293 Miliar, Dinkes Dinilai Belum Miliki Peta Jalan Jelas

CIANJURUPDATE.COM – Lembaga swadaya masyarakat Cianjur Government Watch (CGW) menyoroti efektivitas program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Cianjur. Meski Pemerintah Daerah (Pemda) telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp293.672.736.000 untuk tahun 2026, teknis operasional program tersebut dinilai masih lemah.

Koordinator Advokasi CGW, Ilyas (Apung), menyatakan bahwa keinginan Bupati Cianjur agar masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP terancam tidak optimal. Hal ini didasari hasil koordinasi pihaknya dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.

Ilyas menilai Dinas Kesehatan (Dinkes) selaku komando teknis belum memiliki Road Map atau peta jalan yang jelas mengenai skema UHC. Menurutnya, ada tiga indikasi utama yang menunjukkan program ini belum menyentuh sasaran secara efektif.

Pertama, sumber data masyarakat yang didaftarkan oleh Pemda dinilai masih simpang siur. Kedua, minimnya sosialisasi menyebabkan warga yang sudah didaftarkan tidak mengetahui status kepesertaannya.

“Orang yang sudah didaftarkan hampir pasti tidak mengetahui bahwa dirinya terdaftar/didaftarkan oleh Pemda Cianjur karena tidak adanya pemberitahuan kepada masyarakat,” ujar Ilyas dalam siaran persnya, Rabu (29/4/2026).

Indikasi ketiga adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai manfaat dari program tersebut. Ilyas menegaskan, jika masyarakat tidak menyadari bahwa mereka telah terdaftar, maka fungsi jaminan kesehatan tersebut tidak akan dirasakan saat warga membutuhkan layanan medis mendadak.

Untuk mencapai status UHC dalam sebuah wilayah, terdapat regulasi teknis yang harus dipenuhi, yakni minimal 95 persen dari total penduduk harus terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 80 persen.

CGW mengingatkan bahwa besarnya anggaran yang mencapai hampir Rp300 miliar tersebut harus berbanding lurus dengan kemudahan akses yang didapatkan masyarakat. Jika alur birokrasi dan keterbukaan informasi tidak segera dibenahi, target akses kesehatan berbasis KTP dikhawatirkan hanya menjadi wacana.

“Jika Dinas Kesehatan tidak segera membuat alur yang jelas uang yang hampir 300 M tersebut akan tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh masyarakat dan bahkan keinginan Bupati untuk mengakses layanan kesehatan cukup dengan KTP terancam tidak terbukti,” pungkas Ilyas.***