BMPS Cianjur Inisiasi Pertemuan Akbar Atasi Problematika Pendidikan

– Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Cianjur mengambil inisiatif untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan untuk duduk bersama mencari solusi atas berbagai permasalahan yang ada.

Audiensi yang awalnya direncanakan terpisah dengan Dinas Pendidikan (Disdik), Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, Kementerian Agama (Kemenag), dan DPRD, akhirnya disatukan demi pembahasan yang lebih komprehensif.

Ketua BMPS Kabupaten Cianjur Muhammad Toha menyampaikan bahwa tujuan utama pertemuan ini adalah untuk mengevaluasi dan mencari solusi bersama terkait berbagai isu pendidikan di Cianjur.

“Kita ingin membicarakan pendidikan secara menyeluruh, tidak hanya fokus pada negeri, swasta, madrasah, kewenangan kabupaten, provinsi, atau pusat. Objeknya sama, yaitu warga masyarakat Kabupaten Cianjur,” ujar Toha kepada Wartawan, usai acara audiensi dengan komisi IV di gedung DPRD Cianjur, Kamis 15 Mei 2025.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting, terutama dalam 100 hari kerja Bupati Cianjur.

“Ini adalah spirit era baru di Cianjur. Permasalahan mendasar seperti angka tidak sekolah menjadi akar yang bisa kita perbaiki secara kuantitatif maupun kualitatif,” tegasnya.

Perbaikan yang dimaksud meliputi jumlah lembaga pendidikan, manajemen pengelolaan, dan pelayanan kepada masyarakat.

BMPS juga menyoroti isu-isu kontroversial terkait kebijakan provinsi yang selama ini menjadi kendala.

“Dengan duduk bersama, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Cianjur mudah-mudahan punya model era baru penanganan SDM dan pendidikan,” harapnya.

Ia juga meyakini bahwa dengan gotong royong antara Dinas Pendidikan, BMPS, desa-desa, provinsi, cabang dinas, dan Kemenag, berbagai permasalahan pendidikan di Cianjur dapat diatasi dan Cianjur bisa melejit di Jawa Barat.

Salah satu akar masalah yang dibahas adalah data angka tidak sekolah (ATS). BMPS berharap intervensi yang tepat dapat dilakukan, termasuk sinkronisasi data kependudukan.

“Kami mohon kepada Komisi IV DPRD, serta Dinas Pendidikan untuk terlibat bersama, termasuk penanganan pembiayaan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan menghindari kesan adanya diskriminasi antar lembaga pendidikan.

“Kita harus punya peta pendidikan Cianjur yang jelas, sehingga penanganan masalah bisa lebih terarah,” imbuhnya.

BMPS juga mendorong agar lembaga pendidikan yang sudah ada di wilayah setempat diberdayakan, baik dari segi sarana prasarana, manajerial, maupun tenaga pendidik.

“Kenapa tidak kita sesuaikan dan kita latih guru-guru yang ada agar linier dengan bidangnya? Kalau perlu, kita kuliahkan sesuai dengan kebutuhan,” usulnya.

Pihaknya berharap Komisi IV DPRD dapat mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan akses terhadap basis data ATS Kabupaten Cianjur secara detail.

Ia menyebutkan data ATS per 24 April 2024 mencapai 48.550 anak, namun per 15 Mei 2024 sudah menurun menjadi 47.000.

“Ini menunjukkan ada kerja dari berbagai pihak. Kalau kita keroyokan, angka ini bisa turun drastis,” optimisnya.

Isu lain yang diangkat adalah terkait penahanan ijazah di beberapa lembaga pendidikan. BMPS berharap dengan duduk bersama, tidak ada saling menyalahkan dan solusi dapat ditemukan.

“Kenapa swasta masih ada yang belum ijazah? Apa masalahnya? Kalau dibicarakan, pasti ada solusinya,” ujarnya.

BMPS juga menyoroti masalah pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah swasta.

“Kenapa tidak dibuat skema program dari provinsi, daerah, atau kabupaten untuk sekolah-sekolah swasta agar pembelajarannya sesuai standar tanpa memungut biaya dari orang tua siswa?” tanyanya.

Ia berharap alokasi anggaran pendidikan dapat lebih proporsional dan tepat sasaran.

“Kalau di infrastruktur ada gorol (gotong royong lobaan), penanganan infrastruktur di pendidikan pun bisa gorol. Kita harus cari solusi bersama agar masalah – masalah pendidikan di Cianjur ini bisa diatasi,” pungkasnya.

Editor: Indra Arfiandi, Penulis: Fauzi