ABPEDNAS Dorong BPD Cianjur Tingkatkan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

CIANJURUPDATE.COM - Jambore Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2026 menjadi momentum penguatan fungsi pengawasan BPD terhadap pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kegiatan yang digelar di Sarongge Valley, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Sabtu (27/6/2026), tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum.

Wakil Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Irfan Aghasar, mengatakan terdapat pesan dari Jaksa Agung terkait penanganan dugaan penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa. Menurutnya, kesalahan yang terjadi harus terlebih dahulu dipilah antara persoalan administrasi dan tindak pidana.

"Kalau memang kesalahannya murni administrasi karena ketidaktahuan atau kesalahan pelaporan, maka harus dilakukan pendampingan dan tidak boleh langsung dipidana. Namun apabila ditemukan unsur pidana, tentu akan diproses sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Ia menjelaskan, Kejaksaan bersama ABPEDNAS membuka ruang pelaporan apabila ditemukan penyimpangan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat dan pembangunan desa.

Menurut Irfan, keberadaan BPD memiliki peran strategis dalam memastikan jalannya pemerintahan desa berjalan sesuai aturan dan aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik.

"BPD harus memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai agar mampu menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara optimal. Kepala desa tanpa pengawasan BPD akan berisiko, sebaliknya jika keduanya berjalan beriringan maka desa dapat berkembang menjadi desa yang unggul," katanya.

Ia menambahkan, salah satu tujuan pelaksanaan jambore adalah meningkatkan kapasitas anggota BPD melalui pendidikan, pelatihan, dan pertukaran pengalaman antaranggota dari berbagai wilayah.

Selain pengawasan dana desa, ABPEDNAS juga mendorong keterlibatan BPD dalam pengawasan program nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui aplikasi Jaga MBG yang dikembangkan bersama Kejaksaan.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melaporkan berbagai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan MBG, mulai dari kualitas makanan yang tidak sesuai standar, pengurangan porsi, hingga dugaan mark-up anggaran.

"Ke depan masyarakat tidak perlu melakukan aksi demonstrasi untuk menyampaikan keluhan. Cukup melalui aplikasi dan QR Code yang tersedia di sekolah atau kantor desa, laporan dapat langsung diteruskan dan ditindaklanjuti," jelasnya.

Irfan mengapresiasi pelaksanaan Jambore BPD Kabupaten Cianjur yang disebutnya sebagai kegiatan pertama dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Menurutnya, forum seperti ini penting untuk membangun solidaritas antaranggota BPD, berbagi pengalaman, dan memperkuat kapasitas mereka dalam membangun desa masing-masing.

Terkait regenerasi anggota BPD yang saat ini didominasi kalangan senior, Irfan menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari minimnya kesejahteraan yang diterima para anggota BPD.

"Menjadi anggota BPD adalah bentuk pengabdian. Namun kami akan terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan tunjangan BPD agar ke depan semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk berkiprah dan mengabdi melalui BPD," pungkasnya.***