Survei Popularitas Balon Bupati PDIP Dinilai Tak Lazim

CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Ketentuan penerimaan bakal calon (Balon) bupati DPC PDI Perjuangan terkait Survei popularitas mendapatkan kritikan tajam.

Juru bicara Brigjen Pol (Purn) Drs H Anang Pratanto, salah seorang Balon Bupati Cianjur, Iyul Sulinah mengkritisi kebijakan internal DPC PDIP tersebut.

Menurut Iyul, survei popularitas yang akan diselenggarakan pada (23/9) nanti terlalu menguntungkan Balon petahana yang juga mendaftarkan diri untuk kembali maju menjadi calon Bupati melalui PDIP.

“Jelas yang punya popularitas adalah calon petahana,”ujarnya saat menggelar jumpa pers di Cianjur (17/9).

Dirinya menilai adanya survei popilaritas saat penjaringan Balon bupati dinilai tidak lazim dan terkesan menguntungkan calon yang lebih dulu populer.

“Saya rasa adanya survei popularitas adalah ketentuan yang tak masuk akal,”katanya

Iyul mendaftarkan dirinya menjadi balon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur ke DPC PDIP Cianjur pada (16/9) satu paket dengan Mantan Kepala BNNP Jabar Brigjen Pol (Purn) Drs H Anang Pratanto.

“Saat daftar pak Anag didaftarkan menjadi Balon Bupati dan saya sebagai wakilnya,”ujarnya.

Menurutnya, jika tidak lolos menjadi Balon melalui PDIP, maka ia akan kembali daftar melalui partai lain.

“Kita lihat saja nanti, sekarang partai-partai lain belum membuka pendaftaran,”ujarnya

Ia mengatakan niat untuk mencalonkan diri menjadi wakil bupati Cianjur hanya ingin membawa perubahan bagi Kabupaten Cianjur.

“Kalau segi finansial saya rasa sudah cukup, saya jadi pengusaha di Jakarta dan anak-anak saya semua sekolah di luar negri,”katanya.

Ketua DPC PDI Perjuangan terketuk, Susilawati mengatakan, kebijakan survei popularitas adalah tahapan dan mekanisme partai yang ditentukan oleh DPD dan DPP Partai.

“Ini bukan kewenangan DPC tapi ini kewenangan dari DPD dan DPP partai,”jelasnya.

Susi membantah jika survei popularitas menjadi suatu pengondisian untuk melolosakan salahsatu balon.

“Adanya survei popularitas kita hanya ingin melihat realitas atau respon dari masyarakat secara objektif,”katanya. (arm)