Pasar Hewan di Malang Ditutup Pemerintah, Warga Protes Akan Kebijakan Tersebut

, – Ratusan para pedagang di kecamatan Gondanglegi, kabupaten Malang melakukan aksi protes kepada pemerintah setempat terkait kebijakannya mengenai penutupan pasar hewan yang berada disana. Proses unjuk rasa tersebut didasari karena kerugian harga jika pasar masih belum dibuka oleh pihak kecamatan.

“Rugine akeh mas, koyo tebone, katule, prawate, iki ngerugekne geden mas (Ruginya banyak mas, seperti makanannya, minumannya, dan perawat sapinya. Ini merugikan besar mas)” (Edi Slamet, Pedagang sapi)

Diduga penutupan tersebut didasari karena surat kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati malang Drs. H. M. Sanusi terhitung sejak tanggal 12 Mei kemarin. Dalam surat kebijakan tersebut berisi perintah penutupan pasar hewan di kecamatan Gondanglegi dikarenakan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK)

Sekitar 300 sapi di pasar tersebut suspek PMK, dikhawatirkan penyakit tersebut menular mengingat banyaknya sapi yang lain disertai dengan interaksi yang luas. Pihak kecamatan Gondanglegi juga mengajukan masalah tersebut kepada dinas peternakan setempat. Hal ini dikarenakan tuntutan warga disana.

“Terkait masalah ini kami menyerahkan urusan kepada dinas peternakan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari pasar mengenai harga yang akan turun jika tidak segera dibuka, kami memutuskan untuk tetap menutup pasar hewan tersebut karena selain berdasarkan surat kebijakan dari bapak bupati kami juga mendapatkan sebuah saran dari dinas peternakan. Menurut mereka pasar akan dibuka ketika kondisi sapi memenuhi syarat yang diajukan dinas. Seperti dari segi kesehatan mulut dan kuku. Kami lihat beberapa diantaranya masih belum memenuhi syarat. Tetapi tenang saja, kalau sudah memenuhi syarat akan dibuka, pasti dibuka. Namun selama syarat tersebut belum terpenuhi kami akan masih menutup bukan tanpa alasan. Karena jika tidak, pertemuan dan interaksi sapi secara besar-besaran ini akan dapat memengaruhi kesehatan sapi secara menyeluruh” (Prestiya Yurika, camat Gondanglegi)

Beberapa warga yang masih kesal dengan kebijakan tersebut terpaksa menuruti keputusan pemerintah. Protes mereka tidak membuahkan hasil, namun dengan hal itu mampu meminimalisasi penularan PMK pada hewan. (red)