Jatah Partai Golkar di Kabinet Prabowo Lebih Banyak Dibanding Gerindra

– Sejumlah tokoh politik dan profesional terlihat mendatangi kediaman presiden terpilih, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024) sore.

Pertemuan tersebut diduga kuat terkait pembentukan kabinet pemerintahan baru Prabowo.

Dari total 49 tamu yang hadir sejak pukul 15.00 hingga 20.37 WIB, partai Golkar menjadi yang terbanyak diundang.

Dari laporan CNNIndonesia.com, para tamu datang silih berganti ke rumah Prabowo.

Berdasarkan rincian, Golkar mengirimkan 8 nama, menjadikannya partai dengan jumlah terbanyak di antara yang diundang.

Sementara itu, Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo, hanya mengirimkan 6 nama.

Partai Demokrat diwakili oleh 3 orang, PAN dan PKB masing-masing 2 orang, sedangkan PSI hanya mengirimkan 1 perwakilan.

Golkar Mendominasi Pemanggilan Menteri Kabinet Prabowo

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pemanggilan calon menteri belum selesai.

Prabowo dijadwalkan untuk melanjutkan proses seleksi kabinet pada hari berikutnya, Selasa (15/10/2024), mulai pukul 14.00 WIB.

Dalam pernyataannya, Prabowo mengakui bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk menanyakan kesediaan para tokoh dalam mengisi posisi menteri dan wakil menteri di kabinet barunya.

“Alhamdulillah semuanya menyatakan siap,” ujar Prabowo.

Meski belum final, nama-nama yang dipanggil di antaranya berasal dari berbagai latar belakang politik, termasuk dari Golkar dan Gerindra, serta tokoh-tokoh profesional.

Menariknya, Prabowo juga menyebutkan bahwa masih ada kemungkinan pemanggilan politikus dari PDIP dan PKS, yang hingga saat ini belum diundang.

Daftar Lengkap Calon Menteri

• Prasetio Hadi (Gerindra)
• Sugiono (Gerindra)
• Widiyanti Putri Wardhana (profesional, pengusaha)
• Natalius Pigai (profesional, eks Komisioner Komnas HAM)
• Yandri Susanto (PAN)
• Fadli Zon (Gerindra)
• Nusron Wahid (Golkar)
• Gus Ipul/ Saefullah Yusuf (PKB, PBNU)
• Maruarar Sirait (Gerindra)
• Abdul Kadir Karding (PKB)
• Wihaji (Golkar)
• Teuku Riefky Harsya (Demokrat)
• Arifatul Khoiri (Profesional)
• Yassierli (Profesional, Guru Besar Teknologi Industri ITB)
• Satrio Brodjonegoro (Profesional, Ilmuwan)
• Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat, Menteri ATR/Kepala BPN)
• Zulkifli Hasan (PAN, Menteri Perdagangan)
• Bahlil Lahadalia(Golkar, Menteri ESDM)
• Yusril Ihza Mahendra (Eks Ketum PBB)
• Abdul Mu’ti (profesional, Muhammadiyah)
• Iftitah Sulaiman (Demokrat)
• Muhaimin Iskandar (PKB)
• Tito Karnavian (profesional, Mendagri)
• Agus Andrianto (profesional, Wakapolri)
• Raja Juli Antoni (PSI, Wamen ATR/Waka BPN)
• Agus Gumiwang (Golkar, Menteri Perindustrian)
• Pratikno (profesional, Mensesneg)
• Maman Abdurrahman (Golkar)
• Ribka Haluk (profesional, Pj Gub Papua Tengah)
• Budi Santoso (profesional, Sekjen Kemendag)
• Sakti Wahyu Trenggono (profesional, Menteri KKP)
• Dudy Purwagandhi (profesional, Dewan komisaris PLN)
• Rachmat Pambudy (Gerindra)
• Nasaruddin Umar (profesional, Imam Besar Istiqlal)
• Amran Sulaiman (profesional, Menteri Pertanian)
• Erick Thohir (profesional, Menteri BUMN)
• Dito Ariotedjo (Golkar, Menpora)
• Budi Gunadi Sadikin (profesional, Menteri Kesehatan)
• Hanif Faisol Nurofiq (profesional, Dirjen KLHK)
• Sultan Bachtiar Najamudin (Ketua DPD)
• Raden Dodi Priyono (profesional, birokrat)
• Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian/Golkar)
• Sri Mulyani (profesional, Menteri Keuangan)
• Supratman Andi Agtas (Menkumham, Gerindra)
• Veronica Tan (profesional)
• Donny Ermawan Taufanto (profesional, Plt Sekjen Kemhan)
• Rosan Roeslani (profesional, Menteri Investasi)
• Muhammad Herindra (profesional, Wamenhan)
• Meutya Hafid (Golkar, DPR).

Pemanggilan ini memperlihatkan dominasi Golkar di dalam kabinet Prabowo, yang secara tidak langsung memberikan sinyal kuat mengenai peta politik pemerintahan mendatang.

Dengan Golkar yang mendominasi daftar calon menteri, partai ini terlihat mendapatkan porsi lebih besar dibandingkan Gerindra di kabinet Prabowo.

Hal ini tentu menjadi perhatian, terutama dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan baru.