Golkar Cianjur Dorong Optimalisasi Tata Tertib dan Beracara Baru DPRD

CIANJURUPDATE.COM - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Cianjur menegaskan komitmennya untuk memastikan Tata Tertib (Tatib) dan Tata Beracara DPRD yang baru disahkan dapat berjalan secara optimal. 

Langkah ini dipandang sebagai momentum penting dalam memperbarui landasan kerja serta etika para wakil rakyat agar lebih adaptif, transparan, dan akuntabel.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi Golkar, Usep Saepuloh Zen, menjelaskan bahwa pembaruan Tatib dilakukan karena adanya perubahan regulasi dan dasar hukum di tingkat nasional yang menjadi acuan penyusunan aturan internal DPRD. 

“Tatib menjadi acuan utama, sehingga wajib disesuaikan agar tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya pada Kamis, 23 Juli 2026.

Penyesuaian Regulasi dan Era DigitalSelain menyesuaikan dengan regulasi terbaru, Pansus 1 juga memasukkan pasal-pasal yang merespons kebutuhan era digital. Salah satu poin penting adalah pengaturan penggunaan media sosial oleh anggota DPRD. 

Menurut Usep, aturan ini diperlukan untuk menjaga integritas lembaga sekaligus memastikan aktivitas wakil rakyat di ruang digital tetap mencerminkan marwah dan martabat DPRD.

Usep berharap, Tatib yang telah disahkan menjadi pedoman kokoh bagi seluruh legislator Cianjur dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dengan adanya pembaruan ini, DPRD diharapkan mampu bekerja lebih responsif terhadap perkembangan zaman, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah.

Penyusunan Tatib baru ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk memastikan DPRD Kabupaten Cianjur memiliki aturan internal yang relevan dengan dinamika masyarakat modern. 

Golkar menekankan bahwa keberhasilan implementasi Tatib akan sangat bergantung pada komitmen seluruh anggota DPRD dalam menjalankan aturan tersebut secara konsisten.

Dengan demikian, pembaruan Tatib dan Tata Beracara DPRD Kabupaten Cianjur menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi lokal. Golkar menegaskan bahwa aturan ini akan menjadi fondasi kuat bagi wakil rakyat untuk bekerja lebih profesional, transparan, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat.***