DPMPTSP Cianjur Lampaui Target Pembuatan NIB, Anggota DPRD Lukmanul Hakim Ingatkan Soal Data dan Kenyataan di Lapangan

– Lukmanul Hakim, Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi Golkar, memberikan apresiasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur atas kerja keras mereka dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha.

Lukmanul Hakim menyatakan, bahwa DPMPTSP telah berhasil melampaui target capaian pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di Kabupaten Cianjur. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun, Lukmanul Hakim juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap capaian kuantitatif tersebut. Ia mengingatkan bahwa data yang muncul harus sejalan dengan kondisi nyata di lapangan.

“Jadi menurut saya, perlu ada verifikasi apakah data tersebut mencerminkan geliat usaha di daerah atau kecamatan tempat para pelaku usaha membuat NIB?,” ujar Kang Lukman biasa ia disapa, Kamis (17/10/2024).

Kang Lukman juga menegaskan bahwa, NIB bisa menjadi indikator pertumbuhan ekonomi, karena basis datanya adalah pelaku usaha yang sedang berjalan atau yang ingin mengembangkan usahanya.

Lukmanul Hakim juga mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam pengambilan keputusan berdasarkan data kuantitatif semata.

“Saya tekankan perlu ada verifikasi eksisting di lapangan untuk memastikan bahwa data yang ada benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya. Dengan demikian, kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” tutur Kang Lukman.

Selain itu, Kang Lukman juga menyarankan agar data-data pembuat NIB dapat diintervensi oleh pemerintah Kabupaten Cianjur untuk memberikan pendampingan, pelatihan, atau bahkan kemudahan akses permodalan.

Ia percaya bahwa dengan adanya intervensi tersebut, pelaku usaha akan lebih terbantu dalam mengembangkan usahanya dan pada akhirnya akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah.

“Saya berharap bahwa pemerintah Kabupaten Cianjur dapat terus mendukung pelaku usaha dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Terlebih bahwa capaian kuantitatif yang telah diraih dapat diimbangi dengan kualitas pelayanan yang baik dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan,” tutup Kang Lukman. (*)