Deden Nasihin dan Neneng Efa Daftar ke KPU Untuk Pilkada 2024, Komitmen Wujudkan Cianjur BERKAH

CIANJURUPDATE.COM – Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Cianjur, Deden Nasihin dan dr Neneng Efa Fatimah, resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur untuk Pilkada 2024, Rabu (28/8/2024).

Pasangan ini diusung oleh Partai Golkar, PKS, dan Partai Perindo dengan tekad untuk mewujudkan visi Cianjur BERKAH (Berdaya Saing, Khidmah, dan Amanah).

Kedatangan pasangan tersebut disambut oleh Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Muhammad Ridwan, serta Ketua Bawaslu Cianjur, Asep Tandang, bersama para pimpinan partai pengusung.

Dukungan juga terlihat dari Ketua DPD Partai Golkar Cianjur, TB Mulyana Syahrudin, dan para relawan yang menggerakkan semangat pendaftaran.

Setelah mendaftar, Deden Nasihin menyampaikan visi misinya dan komitmen jika terpilih sebagai bupati di Pilkada 2024.

Ia menyoroti sejumlah tantangan pembangunan yang dihadapi Cianjur, seperti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang hanya mencapai 68,18, jauh di bawah kabupaten lain di Jawa Barat.

Hal ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memberikan layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Kang Denas, sapaan akrabnya, juga mengungkapkan masalah ekonomi yang kompleks, dengan pengeluaran riil per kapita terendah di Jawa Barat, mencapai Rp8,6 juta per tahun, dan tingkat pengangguran yang tinggi di angka 7,71%.

Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk memajukan Cianjur, melalui pendekatan Pentahelix yang melibatkan akademisi, pebisnis, komunitas, pemerintah, dan media.

“Untuk mewujudkan perubahan, kami berkomitmen dengan visi Cianjur BERKAH,” ungkap Kang Denas.

Ia menguraikan lima pilar utama dalam program kerja mereka: kesehatan masyarakat, daya saing ekonomi, pembangunan infrastruktur, pemerintahan kolaboratif, dan budaya religius.

Sebagai langkah awal, Deden Nasihin dan Neneng Efa telah mengundurkan diri dari posisi mereka sebelumnya untuk fokus pada pencalonan ini.

Dalam konteks Pilkada 2024, mereka juga membentuk Laskar Pekat, sebuah tim yang akan mengawasi netralitas birokrasi dalam pelaksanaan pemilihan.