CIANJURUPDATE, Cipanas – Dalam upaya menemukan solusi atas problematika kontemporer pendidikan Islam di Kabupaten Cianjur, Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka bersama Kementerian Agama (Kemenag) Cianjur menggelar ‘Ngopi’ atau Ngobrol Pendidikan Islam, yang berlangsung di Hotel Delaga Biru, Kecamatan Pacet, Cianjur, Minggu (18/9/2022).
Diah Pitaloka mengatakan, agenda yang dibahas bersama ini sangat penting terkait pendidikan keagamaan dan salah satunya ini membuat forum dengan Dirjen pendidikan Islam untuk ngobrol pendidikan Islam.
“Pendidikan Islam itu memang di beberapa wilayah seperti Kabupaten Cianjur cukup dominan, karena mayoritas banyak penyelenggara Madrasah ataupun pesantren yang juga sangat berkorelasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Cianjur,” ungkap dia.
BACA JUGA: Dorong Pilar Sosial Lebih Optimal, Komisi VIII DPR Bersama Kemensos RI Gelar Bimtek
Sehingga, dikatakan Diah, baik Madrasah ataupun pesantren yang masuk dalam ranah pendidikan Islam itu juga menjadi perhatian pemerintah.
“Jadi dari mulai sarana prasarana digitalisasi, tenaga kependidikan, guru itu perlu diperhatikan. Meskipun saya lihat di Cianjur ini tidak ditemukan juga soal kekerasan seksual maupun hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan Islam,” kata Diah.
Lebih lanjut Diah mengatakan, hal-hal yang demikian tentunya menjadi perhatian publik yang sangat intens dan ini menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan Islam. Tapi, satu sisi juga berharap ini tidak di generalisir karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan sangat tinggi.
Diah juga mengungkapkan, meski soal kekerasan seksual ini mungkin terjadi di beberapa lembaga, tidak hanya lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga harus di cermati. Karena ini juga sudah menjadi bahan rapat antara DPR dengan Menteri Agama. Bagaimana sistem pengawasannya, bagaimana membangun problematika agama ini.
“Kita semua sudah membahasnya dalam rapat anggaran kemarin bahkan dilanjutkan dengan rapat para direktur yang berhubungan dengan pendidikan keagamaan,” ucap Diah.
Maka dari itu, Diah berharap, forum-forum seperti ngopi ini di berbagai wilayah kabupaten kota seluruh Indonesia memperoleh gambaran konteks yang terjadi hari ini di dalam kondisi pendidikan keagamaan di Indonesia.
Diah menambahkan, terkait P3K yang hari ini memang kuotanya perlu dikoordinasikan dengan berbagai Kementerian terkait, sehingga kedepan diharapkan bisa dijadikan bahan rapat juga di DPR.
“Juga problematika penjelasan guru honorer yang hari ini misalnya belum bisa ditampung di kuota P3K, nah ini juga kita di DPR sempat membuat rapat lintas komisi dan ini menjadi perhatian khusus kami salah satunya,” tutup Diah. (ren)
