APDESI Cianjur Tanggapi Soal Fenomena Protes Warga Terhadap Kepala Desa: Memang Harus Objektif
CIANJURUPDATE.COM – Fenomena aksi protes warga terhadap Pemerintah Desa (Pemdes) kembali mencuat di sejumlah wilayah Kabupaten Cianjur. Sepanjang Juli 2025, tercatat setidaknya lima desa dari lima kecamatan Bojongpicung, Cugenang, Cibeber, Warungkondang, dan Karangtengah mengalami gejolak sosial berupa unjuk rasa dan audiensi masyarakat dengan pemerintah desa.
Sebagian besar aksi tersebut dilatarbelakangi tuntutan warga akan keterbukaan informasi, khususnya terkait pengelolaan Dana Desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum. Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para kepala desa dan aparatur di bawahnya.
BACA JUGA: Setahun Lebih Kepemimpinan Herman, Apdesi Sebut Cianjur Tertinggal Dalam Pembangunan
Menanggapi situasi ini, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Cianjur, Beni Irawan, menyampaikan bahwa persoalan yang terjadi hendaknya tidak disamaratakan. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan transparansi sebagai kunci menghindari kesalahpahaman antara desa dan masyarakat.
“Itu memang seharusnya dilihat objektif. Tidak semua desa seperti itu. Ini tentu menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa transparansi harus terus dijaga. Sebenarnya di desa sudah ada mekanisme seperti undangan musyawarah yang melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT, RW, hingga masyarakat untuk menyampaikan laporan kegiatan desa,” ujar Beni saat dihubungi pada Rabu (30/7).
BACA JUGA: Pengurus Apdesi Cianjur Resmi Dilantik, Wabup Optimistis Desa Bisa Maju
