APDESI Cianjur Tanggapi Soal Fenomena Protes Warga Terhadap Kepala Desa: Memang Harus Objektif

CIANJURUPDATE.COM – Fenomena aksi protes warga terhadap Pemerintah Desa (Pemdes) kembali mencuat di sejumlah wilayah Kabupaten Cianjur. Sepanjang Juli 2025, tercatat setidaknya lima desa dari lima kecamatan Bojongpicung, Cugenang, Cibeber, Warungkondang, dan Karangtengah mengalami gejolak sosial berupa unjuk rasa dan audiensi masyarakat dengan pemerintah desa.

Sebagian besar aksi tersebut dilatarbelakangi tuntutan warga akan keterbukaan informasi, khususnya terkait pengelolaan Dana Desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum. Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para kepala desa dan aparatur di bawahnya.

Menanggapi situasi ini, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Cianjur, Beni Irawan, menyampaikan bahwa persoalan yang terjadi hendaknya tidak disamaratakan. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan transparansi sebagai kunci menghindari kesalahpahaman antara desa dan masyarakat.

“Itu memang seharusnya dilihat objektif. Tidak semua desa seperti itu. Ini tentu menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa transparansi harus terus dijaga. Sebenarnya di desa sudah ada mekanisme seperti undangan musyawarah yang melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT, RW, hingga masyarakat untuk menyampaikan laporan kegiatan desa,” ujar Beni saat dihubungi pada Rabu (30/7).

Ia juga mengimbau kepada seluruh kepala desa agar menyampaikan setiap kegiatan dan penggunaan anggaran secara terbuka kepada warga. Menurutnya, ketidakterbukaan kerap menjadi sumber gesekan antara masyarakat dan Pemdes.

“Permasalahan yang kami pelajari selama ini umumnya terkait ketidaktransparanan. Tapi juga tidak bisa dipungkiri, kadang ada kepentingan politik di baliknya, atau disharmonisasi internal seperti antara kepala desa dengan BPD, yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya,” tutup Beni.

Bupati Cianjur, dr. Muhamad Wahyu Ferdian, menegaskan pentingnya melihat setiap persoalan secara objektif dan tidak digeneralisasi.

“Terkait fenomena masyarakat mendemo pemerintah desa, kita harus melihat dulu kasus per kasusnya. Tidak bisa dipukul rata. Bisa jadi karena mal-administrasi, atau karena faktor lain. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa perbedaan sudut pandang antara masyarakat dan aparatur desa juga bisa menjadi pemicu,” ujar Bupati pada Senin (28/7).

Menurutnya, jika terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan pemerintahan desa, maka harus ada pembuktian yang jelas dan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Cianjur sendiri, lanjutnya, akan terus memantau dan mengevaluasi setiap laporan dari masyarakat terkait kinerja Pemdes.
“Semua harus mengikuti prosedur hukum. Jangan sampai ada prasangka tanpa dasar. Dan kami mendorong agar komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat terus dibangun dengan baik,” tambahnya.***

Editor: Dadan Suherman
Makin Tahu Indonesia