14 Kecamatan Dilanda Krisis Air, Cianjur Tetapkan Status Tanggap Darurat Kekeringan

CIANJURUPDATE.COM — Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, resmi menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan menyusul krisis air bersih yang melanda 14 kecamatan di wilayah tersebut. Dampak musim kemarau ini dilaporkan merata mulai dari kawasan perkotaan, wilayah utara, hingga pesisir selatan Cianjur.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Taufik Zuhrizal, menjelaskan bahwa kondisi kemarau yang berlangsung sejak Juni 2026 menjadi pemicu utama menyusutnya cadangan air masyarakat.

Menurut data BPBD, penurunan debit air terjadi secara signifikan baik pada aliran sungai maupun cadangan air bawah tanah, yang kemudian memicu kesulitan akses air bersih bagi warga. Beberapa wilayah yang teridentifikasi mengalami kekeringan di antaranya adalah Kecamatan Ciranjang, Cibeber, Cibinong, Sukaluyu, Gekbrong, Campakamulya, Kadupandak, dan Agrabinta.

"Tidak hanya wilayah perkotaan, tapi wilayah Cianjur Utara seperti Sukaresmi dan wilayah pesisir selatan yakni Agrabinta juga mengalami kekeringan. Berdasarkan laporan yang masuk, ada 14 kecamatan yang terdampak," kata Taufik pada Senin (20/7/2026).

Berlaku Hingga September 2026

Merespons perluasan dampak kekeringan tersebut, Kepala BPBD Kabupaten Cianjur, Iwan Karyadi, menyatakan bahwa langkah hukum berupa penetapan status kedaruratan telah diambil oleh pemerintah daerah. Status tanggap darurat ini direncanakan berjalan selama lebih dari dua bulan ke depan.

"Karena sudah belasan kecamatan yang terdampak, maka kami terbitkan status tanggal darurat kekeringan. Mulai berlaku 15 Juli 2026 lalu hingga akhir September 2026," ujar Iwan.

Sebagai langkah jangka pendek, pihak BPBD mengimbau masyarakat yang tinggal di zona rawan kekeringan untuk segera memetakan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air alternatif yang masih tersedia. Warga diminta memaksimalkan potensi sumur serapan dangkal, kolam retensi, bendungan, serta sumur bor.

Selain itu, masyarakat juga disarankan mengoptimalkan seluruh fasilitas penampungan air di rumah masing-masing sebagai cadangan kebutuhan harian.

Selain fokus pada penanganan krisis air saat ini, BPBD Cianjur dilaporkan telah memulai langkah mitigasi untuk fase peralihan musim berikutnya. Iwan mengungkapkan bahwa kondisi tanah yang retak akibat cuaca panas ekstrem menyimpan potensi bahaya sekunder saat hujan mulai turun.

Retakan-retakan pada struktur tanah tersebut dikhawatirkan dapat memicu bencana tanah longsor atau pergerakan tanah apabila nantinya diguyur hujan dengan intensitas tinggi.

"Jadi tidak hanya antisipasi kekeringan selama kemarau, kami juga petakan wilayah rawan longsor dan pergerakan tanah di peralihan musim nanti. Karena retakan tanah yang terkena hujan deras dalam kurun waktu berjam-jam, dapat berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi," pungkas Iwan.***