Warga Cianjur Selatan Keluhkan Sulit Dapat Pupuk Bersubsidi.

Cianjur Update – Sejumlah Petani di Kecamatan Naringgul mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Selama Tiga bulan terakhir ketersediaannya diCianjur Selatan semakin minim dan membuat petani terancam mengalami kerugian.

Hal ini sangat disayangkan, mengingat selama ini Cianjur Selatan dikenal sebagai daerah penghasil beras yang kualitasnya bagus,belum lagi sayurannya pun bisa diandalkan.

Menanggapi permasalahan tersebut, Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Daniel Simeon Tumiwa menerima keluhan sejumlah warga masyarakat terkait sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi di wilayah Cianjur Selatan khususnya Desa Wangunsari,Naringgul.

“Kemarin saya dengar warga yang keluhkan sulit mencari pupuk bersubsidi,banyak yang menanyakan mengapa ini terjadi. Apakah dari pendistribusiannya yang kurang baik, atau pemerintah yang tidak memperhatikan. Banyak yang rugi besar karena masalah ini, ada yang puluhan hingga ratusann juta katanya,” Ujar Daniel.

Daniel yang merupakan Pakar Digital ini menjelaskan kelangkaan pupuk bersubsidi bisa saja terjadi karena sejumlah faktor, diantaranya kurangnya pemahaman dari masyarakat sehingga sulit mengakses Kartu Tani, adanya permainan dalam pendistribusian pupuk, dan kurangnya perhatian dari pemerintah Cianjur sendiri khususnya dari DPRD.

Terkait dengan hal tersebut, Daniel kembali menyayangkan kurangnya komitmen para anggota dewan terhadap aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat Cianjur terutama kelompok taninya.

Bukan hanya itu saja, pembagian bantuan dari Dinas Pertanian pun tidak tepat sasaran. Setiap tahunnya selalu pada target yang sama sehingga pemberian bantuan tidak merata.

Maksimalkan Program Kartu Tani

”Pemerintah kan sebenarnya sudah menyediakan Kartu Tani yang bisa didapatkan di Bank-Bank pemerintah seperti BRI, Mandiri, juga BNI,” ujar Mantan Bos OLX ini kepada .

Kartu Tani merupakan kartu identitas bagi petani, sekaligus berfungsi sebagai kartu debit dan ATM yang berisi database tiap petani. Data tersebut bersumber dari pemerintah daerah setempat, terdiri dari data pribadi petani, data lahan, dan data komoditasnya.

” Seharusnya, DPRD Komisi B bisa melakukan pemantauan akan hal ini yang bekerja sama dengan Bank dan Dinas Pertanian.” tambah Daniel.

Terpisah, Asep, salah satu warga Cianjur Selatan mengatakan bantuan dari pemerintah tidak pernah merata .

“Disini yang dapat bantuan dari dinas dan pemerintah pasti lingkungan yang sama, tidak pernah terbagi secara rata. Jadi curiga kan warga kalo begini, tolonglah pemerintah Cianjur lebih bisa turun ke masyarakat agar tidak salah memberi bantuan,” keluh Asep.(arm)