Resah Maraknya Pendaki Ilegal, Mahatala Unpi dan TNGGP Gelar Diskusi Sistem Pendakian

CIANJURUPDATE.COM, Cipanas – Mahasiswa Pecinta Alam (Mahatala) Universitas Putra Indonesia (Unpi) Cianjur bersama Balai Besar TNGGP menggelar diskusi interaktif terkait pemahaman sistem pendakian.

Ketua Umum Mahatala Unpi sekaligus perwakilan Aliansi Mapala Cianjur, Luqi Luamana R mengatakan, tujuan diskusi ini adalah untuk mencari solusi dalam menindak pendakian ilegal serta para oknum broker atau calo yang ada di TNGGP.

“Diskusi ini kami lakukan agar terciptanya solusi dalam menindak tegas upaya pendakian ilegal yang dilakukan para oknum broker atau calo,” ujarnya kepada Cianjur Update, Sabtu (27/11/2021).

Ia menuturkan, keresahan utama Mapala Cianjur ialah karena melihat pendakian terus terjadi, bahkan saat TNGGP dalam keadaan tutup dan bertepatan dengan penerapan PPKM Level 3 di Cianjur pada 6 Oktober lalu.

“Melihat kondisi tersebut saya sangat prihatin dan berinisiatif melakukan rapat bersama unsur terkait untuk membahas permasalahan ini,” jelasnya.

Menurutnya, hasil dari diskusi ini adalah melibatkan Polres Cianjur sebagai tenaga atau badan yang dapat menindak tegas dan menghukum para pendaki ilegal.

“Harapannya, semoga tercipta sebuah mekanisme pendakian yang rapih dan cerdas. Sehingga terciptanya suatu izin atau mekanisme pelayanan jasa bagi para broker atau calo agar tertib dan mengikuti aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Terpisah, Humas Balai Besar TNGGP, Agus Deni menuturkan, terkait masih adanya praktik penyedia jasa ilegal atau calo yang dilakukan oleh segelintir oknum masyarakat, merupakan hal yang sangat tidak dibenarkan.

Menurutnya, selain bisa mengakibatkan terganggunya kestabilan ekosistem, juga dikarenakan jumlah pendaki yang tidak terkontrol.

“Namun yang paling utama yaitu terhadap keselamatan pendaki ilegal tersebut. Karena mereka tidak terdaftar di database kami, artinya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan sulit terdeteksi,” ucapnya.

Agus menegaskan, untuk pendaki ilegal yang tertangkap tangan di kawasan akan ditindak secara administrasi dengan membayar 5 kali harga tiket. Selain itu ada sanksi sosial berupa push-up dan masuk data blacklist pendakian.

“Maka dari itu, ayo temen-teman media bantu kami untuk terus menyosialisasikan kepada para pendaki untuk menjadi ‘Pendaki Cerdas’ yang selalu mengikuti aturan yang ada di TNGGP,” tandasnya.(ren/sis)