Pemilu 2024, Pemkab Cianjur Siapkan Rp1 Miliar untuk Asuransi Petugas

CIANJURUPDATE.COM – Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyiapkan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk memberikan asuransi kecelakaan kerja kepada petugas penyelenggara Pemilu 2024. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan dan perlindungan bagi petugas yang bertugas mulai dari tingkat KPU hingga KPPS.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Cianjur, Herman Suherman, saat ditemui di Cianjur, Kamis. Ia mengatakan, asuransi tersebut bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan berlaku untuk seluruh petugas pemilu, termasuk Bawaslu dan jajaran, serta petugas pengawas TPS. Jumlah petugas yang terlibat dalam Pemilu 2024 di Cianjur mencapai puluhan ribu orang.

“Berkaca dari Pemilu 2019, banyak petugas yang mengalami kelelahan dan meninggal dunia di TPS karena menuntaskan tugasnya sebagai penyelenggara, sehingga kami memberikan jaminan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan,” katanya

Selain asuransi, pihaknya juga mengoptimalkan layanan kesehatan bagi petugas pemilu yang membutuhkan. Sebanyak 47 puskesmas dan puluhan ambulans desa disiagakan di setiap TPS yang jauh dari pusat layanan kesehatan. Tenaga medis dan tenaga kesehatan juga siap membantu petugas yang mengalami gangguan kesehatan.

”
“Sedangkan jaminan atau asuransi bagi setiap badan Adhoc dalam rangka mengantisipasi kejadian pada Pemilu 2019 banyak anggota KPPS yang meninggal dunia ditanggung pemerintah daerah sebesar Rp 1 miliar,” tutur Herman.

Sementara itu, Ketua KPU Cianjur, Muchamad Ridwan, menginformasikan bahwa untuk Pemilu 2024, pihaknya melibatkan 50.946 petugas KPPS yang bertugas di 7.278 TPS di Cianjur pada tanggal 14 Februari 2024. Petugas KPPS mendapatkan honor sebesar Rp 1,1 juta untuk anggota dan Rp 1,2 juta untuk ketua. Selain itu, mereka juga mendapatkan asuransi ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah.

”

“Sedangkan jaminan atau asuransi bagi setiap badan Adhoc dalam rangka mengantisipasi kejadian pada Pemilu 2019 banyak anggota KPPS yang meninggal dunia ditanggung pemerintah daerah sebesar Rp 1 miliar,” kata Ridwan.

Ridwan menambahkan, pada pemilu kali ini, KPU RI terus berupaya memperbaiki mekanisme untuk mengurangi beban kerja petugas di lapangan. Salah satunya adalah pembatasan jumlah pemilih di setiap TPS tidak lebih dari 300 orang, sehingga waktu bagi petugas dinilai cukup.***