Kritisi Kesemrawutan Dunia Pendidikan, Cianjur Foundation Siap Gelar Aksi

CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Organisasi Cianjur Foundation (CF) mempertanyakan peran Dinas Pendidikan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur dalam mengatasi berbagai problematika dan kesemrawutan dunia pendidikan di Cianjur, terutama pada masa pandemi Covid-19.

Ketua CF, Muhammad Sulaeman menilai, kebijakan pemerintah yang selama ini dikeluarkan merupakan imbas masa pandemi dan dirasa belum mampu menjawab segala permasalahan pendidikan.

Ia menuturkan, bahwa hal-hal
tersebut kemudian berdampak pada generasi-generasi penerus bangsa, yang saat ini tidak lagi dicerdaskan oleh bangsa. Akan tetapi sebaliknya, malah dibodohi oleh bangsanya sendiri.

Merujuk salah satu pasal dalam konstitusi negara Indonesia (UUD 1945) melalui Bab XIII Pasal 31 ayat (2), bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai “satu sistem pengajaran nasional”.

“Selain itu, dalam UUD 1945 sudah menjadi keharusan bahwa Pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan sekalipun dalam masa pandemi Covid-19,” ujarnya kepada Cianjur Update, Senin (9/8/2021).

Sebagaimana isi pasal tersebut, lanjutnya, penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara daring atau online justru tidak sesuai dengan UUD.

“Sistem pendidikan daring yang saat ini berlaku, dirasa belum mampu dan tidak efektif. Karena tidak adanya pembentukan karakter bagi para peserta didik dan belum mampu mencapai tujuan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945,” jelasnya.

Ia pun menyampaikan beberapa poin penting bagi Disdikbud Cianjur. Di antaranya adalah pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan.

“Menarik benang merah dari hal tersebut, kami para pemuda yang tergabung dalam Cianjur Foundation menyayangkan terhadap Disdikbud Cianjur yang dirasa tidak ada keterbukaan berkaitan dengan evaluasi dan pelaporan terhadap perkembangan pendidikan di Cianjur,” paparnya.

Selain itu, pihak CF pun mengutuk keras adanya dugaan bagi-bagi proyek yang dilakukan oleh oknum pejabat Disdikbud Cianjur.

“Seyogyanya Dinas Pendidikan harus menjadi salah satu garda terdepan dalam mengatasi berbagai permasalahan pendidikan yang terjadi. Termasuk menjadi jembatan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, indikasi bagi-bagi proyek-proyek pembangunan oleh Disdikbud Cianjur, tentunya akan menambah catatan sejarah buruk bagi perhelatan pendidikan di Cianjur.

Selain itu, sambungnya, hal tersebut dapat mengarah kepada tindak pidana korupsi yang juga pernah terjadi beberapa tahun lalu dan menjerat , pejabat di lingkungan Disdikbud Cianjur.

Menurutnya, bukan tidak mungkin peristiwa kelam (korupsi) dunia pendidikan Cianjur di masa lalu akan kembali terjadi.

“Menyikapi hal tersebut, kami mendorong kepada Disdikbud Cianjur agar segera menggelar evaluasi publik dan pelaporan perkembangan pendidikan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Termasuk harus mengklarifikasi terkait dengan hal-hal yang terjadi saat ini di lingkungan dinas,” paparnya.

Ia menegaskan, akan melakukan aksi jika hal ini tak kunjung ditanggapi atau dilaksanakan guna tindakan nyata atas tindakan-tindakan yang merugikan negara.

“Kami akan menggelar aksi dengan menempuh jalur birokrasi kepada pihak berwenang. Termasuk sebagai antisipasi adanya tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Cianjur,” pungkasnya.(ega/sis)