KH Abdul Rauf: MUI Mempertanggungjawabkan Walaupun 10 Ribu Perak

CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur baru saja dikukuhkan di Pancaniti Pendopo Cianjur, Jumat (24/01/2020). Dengan demikian, MUI Kabupaten Cianjur harus mempersiapkan kembali berbagai program termasuk anggaran yang diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur.

Ketua MUI Kabupaten Cianjur, KH Abdul Rauf, mengatakan, MUI memang tidak memiliki dana untuk menggaji para anggotanya. Namun pemerintah menganggarkan untuk MUI dan pasti akan dipertanggungjawabkan sekecil apapun.

“Ketua MUI yang sebelumnya mengatakan bahwa MUI ini untuk gaji tidak ada, tapi ada anggarannya, dan MUI mempertanggungjawabkan walaupun Rp10 ribu pun. Karena memang itu amanah,” tuturnya kepada wartawan.

Abdul juga menyebut, tugas mereka mengingatkan kepada lembaga Islam lainnya yang mendapatkan bantuan dana dari pemerintah untuk mempertanggungjawabkan.

“Kemudian, bagaimana dengan lembaga lain? ini juga tugas kami mengingatkan lembaga-lembaga yang mendapat bantuan bahwa itu harus dipertanggungjawabkan. Pemerintah pun saya tahu secara persis minta laporan pertanggungjawaban,” ungkap dia.

Ia mengatakan, setiap lembaga yang diberi bantuan dana oleh pemerintah harus siap mempertanggungjawabkannya, sehingga tidak ada indikasi yang tak diinginkan tentang hal tersebut.

“Lembaga yang diberi bantuan itu harus siap untuk mempertanggungjawabkannya. Kalau ada indikasi ketidakjelasan kalau pun ada itu kan tugas kita semua untuk mengingatkan,” ungkapnya.

Abdul menyebut, sejumlah ulama ketika mendapatkan bantuan bukannya tidak mau, melainkan tidak mampu membuat proposal dan membuat laporan. Dengan demikian, ia pun ingin membimbing para ulama agar mampu mengatasi hal itu.

“Ketika ulama mendapat bantuan, bukan tidak mampu mempertanggungjawabkan. Tapi mereka terkadang tidak membuat proposal dan tidak bisa membuat laporan untuk mempertanggungjawabkan itu semua,” kata dia.

Ia pun meminta kepada Pemkab Cianjur untuk mengejar jika ada lembaga Islam yang memang tidak bisa mempertanggungjawabkan anggarannya. Abdul tak ingin ada persepsi buruk terhadap para ulama.

“Kalau ada indikasi, ada lembaga yang tidak membuat laporan pertanggungjawabkan, saya minta kepada pemerintah untuk kejar. Jangan sampai ada persepsi yang tidak benar terhadap ulama.” tutupnya.(afs/rez)